NEWSTICKER

Minta Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Apdesi: Demi Cegah Perpecahan Pasca-Pilkades

24 January 2023 07:07

Para kepala desa mendesak agar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi. Salah satu tuntutannya soal masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Para kades menganggap 6 tahun tak cukup membangun desa.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sentot Rudi mengatakan desakan merevisi UU Desa karena mereka menilai masa jabatan 6 tahun yang termaktub dalam UU Desa belum menyelesaikan permasalahan dan gesekan masyarakat pasca Pilkades karena berbeda pilihan.

"Jadi untuk pemulihan situasi itu butuh waktu yang cukup panjang. Jadi ada 3 sampe 5 tahun. Padahal di tahun ke 5 itu kan kepala desa sudah harus mempersiapkan Pilkades tahap berikutnya. Hingga kondisi tersebut masyarakat yang dirugikan," kata Sekjen DPP Apdesi, Sentot Rudi saat wawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Selasa (24/1/2023). 

Menurut Sentot, usulan masa periode yang dihasilkan dalam Rakernas Apdesi yakni 10 tahun tanpa dibatasi masa periode. Hal ini dikarenakan pemilihan langsung dan tidak perlu dibatasi periode.

"Karena beberapa daerah dalam pelaksanaan undang-undang itu juga dulu ada pembatasan umur maksimal. Jadi umur minimalnya calon kepala desa dulu 25 tahun, umur maksimalnya 60 tahun. Itu ada temuan dari temen-temen di beberapa daerah juga ada pembatasan umur untuk mencalonkan sebagai kepala desa," lanjut Rudi.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) untuk merevisi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 soal masa jabatan kades. Mereka mengusulkan UU tersebut direvisi soal perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Awalnya, usulan itu disuarakan dengan masa jabatan kades selama 10 tahun tanpa periodisasi. Suara itu hadir dari 62 ribu lebih kades anggota PAPDESI di 33 provinsi seluruh Indonesia pada 2018-2019.