Bersiap Juli-Agustus Puncak El Nino

Sah, BPS Mulai Jalankan Sensus Pertanian 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di seluruh Indonesia yang ketujuh pada 1 Juni-31 Juli 2023.

BPS Gelar Apel Siaga Sensus Pertanian 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Apel Siaga untuk Sensus Pertanian 2023. Apel digelar untuk menandai dilaksanakannya sensus pertanian 2023 yang dimulai 1 Juni 2023. 

Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 yang digelar di halaman Gedung 3 BPS merupakan simbol kesiapan BPS dalam menyelenggarakan Sensus Pertanian 2023. 

"Sensus Pertanian merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ini membantu pemerintah mendata pertanian di Indonesia dan mengakomodasi variabel kelengkapan data pertanian yang sangat dinamis di era modern," kata Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto, Jakarta, Rabu (31/5/2023). 

Sensus ini akan dilaksanakan mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023 di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BPS merekrut 196 ribu petugas lapangan yang akan mendata seluruh pelaku usaha pertanian. 

Atqo menegaskan Sensus Pertanian merupakan usaha pemerintah untuk saling melengkapi antar satu kementerian dan lembaga lainnya. Tujuannya untuk menyejahterakan pertanian di Indonesia. 

Program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 15 Mei 2023. Besaran anggaran untuk pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 mencapai Rp3 triliun. 

Kementan RI Gelar Gebyar Perbenihan 2023 di Yogyakarta

Kementerian Pertanian menyelenggarakan Gebyar Perbenihan 2023 di derah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan varietas unggul baru bagi petani, serta menjadi wadah tranfer knowladge teknologi perbenihan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. 

Mentan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, acara gebyar perbenihan tanaman adalah salah satu langkah untuk mengoptimalisasikan pertanian Indonesia. 

Mentan berharap, dengan dilangsungkannya kegiatan tersebut, bisa menyatukan seluruh stkeholder untuk menemukan teknologi benih, terutama untuk menghadapi tantangan cuaca seperti El Nino dan ancaman krisis pangan global. 

Mentan menyatakan, varietas benih saat ini sudah menunjukan kemajuan karena produktivitasnya lebih dari 10 ton per hektare. Hal ini berarti, varietas cukup maju dan bisa ditanam di segala cuaca, serta letak geografis. 

Mentan Apresiasi Program Petrokimia Gresik untuk Pertanian Indonesia

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi program Smart Precision Farming yang digagas Petrokimia Gresik untuk pertanian Indonesia semakin baik.

Irjen Kementan Sinergi Optimalkan Lumbung Desa dan Ketahanan Pangan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus melakukan berbagai upaya khusus untuk mengantisipasi ancaman kekeringan dan bahaya el nino. Hal itu untuk mempercepat program Kementerian Pertanian.

Upaya ini ditempuh untuk memperkuat pertahanan pangan Indonesia. Hal ini juga terungkap dalam rapat koordinasi pengawasan bidang pertahanan pangan se-Jawa di Bogor, Jawa Barat. 

Rapat tersebut dihadiri langsung Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka.

Dalam rapat dengan tema sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memdukung program ketahanan pangan ini juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara inpektur jenderal Kementan dengan Kemendagri. 

Kesepakatan di antaranya untuk bersinergi mengawal, serta berkomitmen dalam mengoptimalkan desa dan menyukseskan program ketahanan pangan. 

Mentan SYL Yakin Varietas Tanaman Pangan Majukan Pertanian Indonesia

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghadiri Gebyar Pembenihan Tanaman Pangan Nasional di Jogja Agro Park di Kulon Progo, Yogyakarta. Mentan memastikan perkembangan varietas-varietas tanaman pangan terus dilakukan.

Menurut Syahrul Yasin Limpo, faktor pendorong dari keberhasilan perkembangan varietas tanaman adalah hadirnya teknologi dan sistem pertanian mumpuni, serta kemampuan SDM pertanian yang unggul,

Syahrul Yasin Limpo meyakini aneka varietas baru ini bisa tahan terhadap dampak cuaca ekstrem seperti fenomena El-Nino, sehingga berdampak positif pada ketahanan pangan nasional. 

Mentan mengapresiasi inovasi berbagai varietas tanaman yang dikembangkan dan dinilai menunjukan kemajuan yang luar biasa. Dirinya menegaskan Indonesia membutuhkan benih yang lebih unggul, maju, berkembang dan semakin modern, sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan dalam pengembangan benih.

Dalam Gebyar Pembenihan Tanaman Pangan Nasional, Mentan Syahrul juga memberikan bantuan bibit kepada kelompok tani dan dana alokasi khusus bidang pertanian kepada Dinas Pertanian DIY sebesar Rp20 milyar.

Menteri Pertanian Tinjau Lokasi Pekan Nasional KTNA XV Padang

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat untuk memantau langsung kesiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah pekan nasional Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XV yang akan digelar 10-15 Juni 2023. 

Dalam kunjungan ini, Menteri Pertanian meninjau langsung beberapa lokasi yang sudah disiapkan mulai dari pertanian dan peternakan yang nantinya akan menjadi pusat edukasi bagi seluruh peserta. 

Penas KTNA XV juga menjadi ajang konsolidasi kekuatan dan potensi pertanian di dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Mentan Syahrul Yasin Limpo juga menyebut, telah disampaikan pula oleh Presiden Joko Widodo pemerintah akan selalu memberi perhatian yang sangat serius tentang ketahanan pangan, khususnya di bidang pertanian. Syahrul juga menambahkan bahwa presiden akan hadir pada saat pembukaan Penas KTNA XV Juni mendatang. 

BPS Tetapkan Gaji Petugas Sensus Pertanian Rp4 Juta/Bulan

BPS menggaji 196 ribu petugas lapangan Sensus Pertanian 2023, yang tersebar di seluruh Indonesia hingga Rp4 juta per bulan.

Sensus Pertanian 2023 Dirancang Jawab Kebutuhan Data Nasional

Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data nasional dan internasional yang mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO).

Sensus Pertanian Dirancang Jawab Kebutuhan Data Nasional

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengatakan bahwa Sensus Pertanian 2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data nasional dan internasional yang mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO).
 

Kementan Harap Ada Transfer Pengetahuan ke Petani dalam Pengembangan Tanaman Stevia

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Pertanian, Syarif Burhanuddin berharap kerja sama dengan investor dapat membawa transfer pengetahuan bagi petani dalam pengembangan tanaman Stevia.
 

Ini Penyebab Harga Cabai Sumut Rendah

Optimisme petani yang terlalu besar menjadi salah satu alasan harga cabai merah di Sumatra Utara masih rendah.
 

Pertemuan MIKTA DCN ke-3 Sepakati Proyek Peningkatan Kapasitas Pertanian

Mantap, Pemberdayaan Tani Sawit Tingkatkan Produksi 14%!

Sinar Mas Agribusiness and Food mengeklaim program pemberdayaan petani sawit melalui program Sawit Terampil mampu meningkatkan produktivitas menjadi 14 persen.

Jokowi Dukung Sensus Pertanian 2023

Presiden Jokowi mendukung penuh program sensus pertanian yang akan dilaksanakan awal Juni 2023. Para menteri terkait yang hadir di lokasi juga berkomitmen menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan presiden.

"Saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian 2023," ucap Jokowi saat pencanagan pelaksanaan sensus pertanian 2023, di Istana Negara, Senin (15/5/2023).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, penanganan suplai dan distribusi membutuhkan akurasi kebijakan yang didasarkan pada akurasi data. 

"Kenapa sensus pertanian ini dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data," ujarnya.

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan akan termasuk dalam sesus tersebut. Harapannya, setelah dilakukan sensus hingga akhir Juli 2023, akan mendapat data yang akurat.

Jokowi Ingatkan Sensus Pertanian 2023 Harus Lebih Akurat

Presiden Joko Widodo mencanangkan sensus pertanian yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Juni hingga akhir Juli 2023. Jokowi berharap, data hasil sensus pertanian jauh lebih akurat dan aktual.  

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus pertanian setiap lima tahun sekali. 

“Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan tidak ter-update?” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Senin (15/5/2023).  

Menurut Jokowi, data sensus pertanian 10 tahun sudah tidak relevan lagi dengan fakta yang terjadi saat ini di sektor pertanian, sehingga perlu diperbaharui. “Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini,” kata Jokowi. 

Jokowi menilai sensus pertanian sangat penting, karena melibatkan hajat hidup orang banyak. Bahkan, sektor pertanian menyumbang 11,8% terhadap total PDB, serta menopang hidup sekitar 40 juta orang.

Presiden Ingin Sensus Pertanian Digelar 5 Tahun Sekali

Pemerintah butuh data terkini untuk membuat kebijakan seputar pertanian

Jokowi: Sensus Pertanian 2023 Demi Tingkatkan Akurasi Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan pencanangan pelaksanaan sensus pertanian 2023. Sensus ini sebagai upaya pemerintah menghasilkan kebijakan terkait pertanian yang tepat sesuai dengan data di lapangan.

"Kenapa, sensus pertanian dilaksanakan, (karena) sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (15/5/2023).

Jokowi menyebut sering kali kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pupuk yang kerap dikeluhkan oleh petani.

"Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi katakan lah 9 juta ton, itu kan dari data memuruskan itu, tapi di lapangan banyak petani berteriak pupuk ga ada," ujar Jokowi.

Jokowi menduga persoalan itu disebabkan kurangnya suplai dan distribusi. Namun, ia meyakini dengan adanya data yang akurat persoalan itu dapat ditangani secara dini.

"Kalau datanya akurat gampang sekali. Oh bukan 9 ton tapi 13 juta ton, oleh karena itu, saya mendukung sekali sesnsus pertanian 2023 dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu," tambah Jokowi

Kegaitan itu dihadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dan sejumlah petugas sensus pertanian yang akan bertugas di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Kemudian, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tampak hadir, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Lalu hadir juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. 

Syahrul Yasin Limpo Luncurkan Buku 'The SYL Way'

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meluncurkan buku berjudul The SYL Way yang berlangsung di Universitas Hassanuddin Makassar. Peluncuran buku tersebut juga dihadiri oleh akademisi, sahabat Syahrul Yasin Limpo serta masyarakat umum.

Buku The SYL Way: The Miracle of Hard Working dan I Love My Job banyak berisikan pencapaian, penghargaan dan perjalanan SYL, mulai saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan hingga menjadi Menteri Pertanian.
 
Buku ini juga membawa pesan bermuatan motivasi dan doa-doa kebaikan. SYL berharap, buku ini bisa menjadi sumber inspirasi serta motivasi, khususnya di jajaran Kementan, baik di pusat maupun di daerah.

Rektor Unhas Jamaluddin Jompa mengapresiasi peluncuran buku SYL Way ini. Jamaluddin menyebut, buku ini merupakan pengalaman perjalanan real yang sangat bermakna dengan keseharian.
 
Sementara Mantan Rektor Unhas Periode 2014-2022 Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, buku ini menginspirasi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tangguh di tengah perjalanan yang berliku dan bergejolak.

Tinjau Panen Raya di Ngawi, Jokowi Minta Harga Gabah Segera Ditentukan

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghadiri acara panen raya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/3/2023). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta harga gabah harus segera ditentukan karena saat ini panen raya padi sedang terjadi di berbagai daerah. 

"Yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan. Jangan sampai harganya jatuh, karena ini panen raya di mana-mana," ujar Jokowi.

Panen raya tersebut sebagai simbol panen satu juta hektare secara serentak se-Indonesia. Jokowi mengimbau para petani menanam kembali setelah melakukan panen karena menurut Jokowi saat ini masih musim penghujan yang membuuat tanah menjadi subur. 

Jokowi juga berharap agar harga beras dan gabah di tingkat pedagang, petani maupun konsumen tidak terlalu mahal. 

Kementan Libatkan Ombudsman untuk Jaga Optimalisasi Penyaluran Pupuk Subsidi

Kementerian Pertanian berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk serta dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dengan melibatkan Ombudsman. Upaya ini untuk menyikapi gangguan rantai pasok bahan baku pupuk global yang berdampak pada ketersediaan pupuk dalam negeri. 
 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat koordinasi pengelolaan dan pengawasan pupuk bersubsidi 2023 di IPB International Center Kota Bogor mengungkapkan, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI telah disepakati untuk melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi melalui Permentan No.10/2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, kementerian pertanian melibatkan Ombudsman RI dan tim Satgassus pencegahan korupsi Polri untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi untuk petani. 
 
Ali menyebut, peran Ombudsman diperlukan untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, di antaranya perbaikan dalam perencanaan kebijakan pupuk bersubsidi termasuk desain anggaran dalam program pupuk bersubsidi, perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, pendataan, penyaluran dan penebusan serta pengawasan oleh KP3. 
 
Diketahui, perubahan kebijakan pemerintah dalam permentan No.10/2022 meliputi perubahan jenis pupuk semula urea, SP36, ZA, NPK, organik menjadi urea. Perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas dua hektare untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

TNI-Polri Ajak Masyarakat Tanam Mangrove di Cagar Alam Teluk Bintuni

Guna mendorong Papua Barat menjadi provinsi konservasi dan provinsi berkelanjutan dalam hal budidaya dan pengembangan kawasan hutan mangrove di Indonesia, TNI-Polri mengajak warga sekitar untuk melakukan penanaman bibit pohon mangrove di kawasan cagar alam. 

Papua Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan mangrove yang sangat besar di Indonesia, yaitu seluas 482.029 hektar dari luas total hutan mangrove di Indonesia sebesar 3,49 juta hektar.

Menurut Staf Seksi Koservasi Wilayah III Bintuni BBKSDA Papua Barat Nur Sidik, tanaman mangrove sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Dengan melibatkan warga setempat yang ada di dalam wilayah cagar alam, Sidik berharap agar wilayah cagar alam di Kabupaten Teluk Bintuni agar tetap terjaga.

Kementan Jaga Optimalisasi Penyaluran Pupuk Subsidi

Kementerian Pertanian berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk serta dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dengan melibatkan Ombudsman. Upaya ini untuk menyikapi gangguan rantai pasok bahan baku pupuk global yang berdampak pada ketersediaan pupuk dalam negeri. 
 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat koordinasi pengelolaan dan pengawasan pupuk bersubsidi 2023 di IPB International Center Kota Bogor mengungkapkan, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI telah disepakati untuk melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi melalui Permentan No.10/2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, kementerian pertanian melibatkan Ombudsman RI dan tim Satgassus pencegahan korupsi Polri untuk mengawasi distribusi pupuk subsidi untuk petani. 
 
Ia menyebut, peran Ombudsman diperlukan untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, di antaranya perbaikan dalam perencanaan kebijakan pupuk bersubsidi termasuk desain anggaran dalam program pupuk bersubsidi, perbaikan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, pendataan, penyaluran dan penebusan serta pengawasan oleh KP3. 
 
Diketahui, perubahan kebijakan pemerintah dalam permentan No.10/2022 meliputi perubahan jenis pupuk semula urea, SP36, ZA, NPK, organik menjadi urea. Perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas  dua hektar untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

Kementan Gandeng Bank Asing Kembangkan Pertanian Dataran Tinggi

Guna mendorong produktifitas hasil pertanian masyarakat di daerah dataran tinggi, Kementan bersama Lives and Livelihoods Fund Partners (LLF) mengembangkan proyek UPLAND di 14 kabupaten di tujuh provinsi di Indonesia. 

Wilayah dengan kontur tanah berundak dinilai memiliki potensi untuk pengembangan tanaman holtikultura, tanaman pangan dan perkebunan serta mendukung program swasembada pangan nasional. 

Menggunakan dana hibah sebesar USD 66 juta sejak 2020 lalu, program yang dikembangkan bersama Lives and Livelihoods Fund Partners itu  telah menghasilkan empat komoditas unggulan, seperti kopi, beras, lada dan manggis. 

Merujuk data balai besar sumber daya lahan pertanian, Indonesia memiliki kurang lebih 144,47 juta hektar lahan dataran tinggi dengan 25 ribu keluarga petani.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Awali Panen Raya di Yogyakarta

Mentan SYL Panen Raya Padi dan Bagikan Alat Pertanian di Grobogan

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bersama Bupati Grobogan menggelar panen raya padi serta memberikan bantuan bibit dan alat pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (12/1/2023).

Mentan SYL membagikan bantuan secara simbolis berupa bibit padi dan kedelai serta alat pertanian kepada perwakilan kelompok tani di Desa Werdoyo, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Menteri Pertanian juga berjanji akan memberikan bantuan bibit bagi para petani yang mengalami gagal panen dan tanam ulang akibat banjir yang melanda. 

Bantuan bibit akan segera diberikan sesuai dengan data yang diberikan Pemerintah daerah. Petani juga diajak untuk mengikuti asuransi tani sehingga ada ganti rugi saat terjadi gagal panen.

Di tengah ancaman cuaca ektrem, Grobogan mampu memanen padi di lahan seluas 3.762 hektar dengan harga gabah basah di tingkat petani Rp6 ribu per kg. Sementara panen raya tingkat nasional mencapai 450 ribu hektare pada Januari 2023 dan pada Februari bisa mencapai 1,41 juta hektare yang setara dengan 4,3 juta ton beras.

Duta Petani Milenial: Pertanian Tidak Pernah Ingkar Janji Bila Kita Bekerja Keras

Duta Petani Milenial Gestinus Sino mengungkap motivasi yang diberikannya kepada para peserta pelatihan bahwa pertanian itu tidak pernah ingkar janji.

"Saya selalu memberikan motivasi di setiap kesempatan yakni pertanian itu tidak pernah ingkar janji. Artinya, kalau kita bertani secara totalitas atau secara utuh pertanian pasti tidak akan mengecewakan," ujar Gestinus.

Gestinus menjelaskan, ketika Ia berhasil mengolah lahan bebatuan menjadi lahan pertanian dan sukses membangun usaha di bidang pertanian, membuat minat untuk bertani dari generasi muda menjadi tinggi.

"Setiap tahunnya saya melatih petani-petani muda jumlahnya lebih dari 300 orang, sedangkan kalau di rumah itu sudah ribuan datang untuk belajar, mereka datang dari kabupaten, desa, kelompok tani, lembaga lokal, SMK, hingga kampus," ujar Gestinus.

Ia juga berpesan kepada seluruh pelaku usaha tani atau yang baru ingin terjun di bidang pertanian untuk tidak terlalu lama dalam berencana dan terlalu banyak berpikir jadi lakukan saja.

"Di pertanian, rencananya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu banyak berpikir. Jadi, saat kita ngolah lahan kita berbicara tentang pengolahan langan dan  saat kita berbudidaya kita jangan bicara tentang pemasaran. Karena pemasaran itu akan diatur dari apa yang kita lakukan secara totalitas," pungkasnya.

Mentan Targetkan Produksi 10 Juta Bibit Tanaman Hortikultura per Tahun

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menargetkan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mampu memproduksi 10 juta batang bibit tanaman hortikultura dalam setahun. Hal ini disampaikan dalam peresmian Kampung Benih Hortikultura di Kecamatan Kemiri, sebagai sentra bibit, Rabu(9/11/2022).

Produksi bibit hortikultura sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendorong akselerasi ekspor serta menghilangkan ketergantungan pada buah impor.

"Kalau sampai 10 juta, ini sesuai dengan perintah Presiden untuk mengaktualisasi dan makin meningkatkan kualitas dan produktivitas buah kita. Kita tidak boleh bergantung pada buah-buah impor," ujar Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. 

Saat ini, Kabupaten Purworejo mampu memproduksi tujuh juta bibit tanaman hortikultura atau tanaman kebun jenis buah-buahan. Dari tujuh juta batang bibit hortikultura, potensi bisnis yang dihasilkan mencapai Rp140 milyar. Adapun jenis benih buah yang dikembangkan seperti durian, manggis dan rambutan.

Mentan berharap para petani dapat terus melakukan perbaikan varietas serta kualitas terutama bibit buah-buahan serta menjaga harga bibit tetap terjangkau masyarakat. Sementara dari sisi permodalan, Mentan menawarkan petani memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR).

Produksi Kedelai Lokal Digenjot untuk Tekan Impor

Menteri Pertanian menempuh dua terobosan besar untuk mengurangi ketergantungan pada kedelai impor yakni dengan menyiapkan bibit kedelai unggul dan menetapkan harga beli kepada petani kedelai. Terobosan tersebut diharapkan mampu menjadikan kedelai sebagai primadona produk pertanian Indonesia.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, bahwa selama ini kedelai hanya menghasilkan 1,2-2 ton per hektar, sehingga pemerintah harus memperbaiki bibit kedelai menjadi yang lebih baik dengan target produksi 3-4 ton per hektar. Menurut Syahrul, rendahnya hasil panen menjadi alasan petani lokal beralih menanam jagung sehingga sebagian besar kebutuhan kedelai disokong impor.

"Impor memang harus dilakukan, tetapi sepanjang bisa ditanam maksimal maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat. Tentukan harganya agar rakyat dapat kembali tertarik," ujar Syahrul.

Petani kedelai di Gresik, Jawa Timur, menyambut baik rencana pemerintah membeli kedelai dengan harga untung. Keputusan ini dinilai akan memberi semangat bagi petani kedelai yang saat ini harganya sedang anjlok.

"Rencana ini bisa memberi semangat kepada teman-teman petani, itu yang kami tunggu-tunggu. Jadi kalau bisa pas panen itu harganya naik,' ujar salah satu petani.