KPU Serang Temukan Bacaleg dengan Kecenderungan Psikopat

Partai Gerindra Siap Dukung Kaesang Jadi Wali Kota Depok

Partai Gerindra mendukung Kaesang Pangarep yang akan maju menjadi bakal calon wali kota Depok pada Pilkada 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad muzani mengatakan, sosok kaesang yang masih muda menghadirkan nuansa baru di Kota Depok.

"Kabar baik, kabar yang menyenangkan dan kabar yang menggembirakan bagi gairah dan kehidupan di Kota Depok," ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Menurut Muzani, Selain menghadirkan nuansa baru, sosok anak muda dirasa cocok dengan Kota Depok yang tengah tumbuh dan berkembang.

Depok sebagai kota yang sedang tumbuh berkembang, menjadi pusat ilmu, pusat kreativitas, harus dipimpin oleh orang muda yang cukup inovatif, yang cukup kreatif dan memiliki visi ke depan," kata Muzani.

Kaesang Akui Suplai Foto ke PSI untuk Baliho di Depok

Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep menanggapi soal kemunculan baliho bergambar dirinya di Depok, Jawa Barat. Kaesang mengaku, dirinyalah yang menyuplai foto tersebut ke PSI.

Baliho dan spanduk dukungan terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Kota Depok 2024 tersebar di sejumlah titik di Kota Depok. Baliho dengan foto Kaesang dan logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu bertuliskan "PSI menang, Walikota Kaesang".

Menanggapi hal tersebut, Kaesang mengaku bahwa pemasangan baliho itu atas sepengetahuan dirinya. Bahkan, Kaesang juga menyebut bahwa dirinyalah yang menyuplai foto-foto untuk pemasangan baliho.

"Fotonya juga dari saya. kemarin saya juga sudah suplai foto-foto saya," ujar Kaesang.

PSI mengaku, pemasangan baliho dengan foto Kaesang di sejumlah titik itu didasari atas inisiatif warga yang menyambut antusias inisiatif PSI mengusulkan Kaesang sebagai bakal calon walikota Depok.

Politisi PSI Ade Armando mengatakan, usulan Kaesang sebagai bakal calon walikota Depok karena Indonesia saat ini butuh pemimpin muda yang terbukti kinerjanya sebagai seorang profesional.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid ikut menanggapi perihal usulan Kaesang menjadi bakal calon walikota Depok. Menurutnya, Kaesang lebih berpotensi mendulang suara di Solo atau sekitar Jawa Tengah dibandingkan Depok.

Walikota Surakarta sekaligus kakak sulung Kaesang, GibranRakabuming Raka secara tegas menyatakan sepakat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkanm Gibran menjawab dengan cepat dan tegas.

"Sepakat sekali (dengan usul PKS) tidak usah di Depok," ujar Gibran.

KAHMI Temui Jokowi, Tagih Penjelasan Cawe-cawe Pemilu

Putusan Gugatan Sistem Pemilu Dinilai Mempengaruhi Citra MK

Pakar: Merubah Sistem Pemilu Merupakan Strategi Politik di Pemilu 2024

Pengamat Hukum Tata Negara Ferry Amshari menyebut, upaya untuk merebah sistem pemilu tak lebih dari strategi politik untuk mempermudah kemenangan dengan mengorbankan kedaulatan rakyat.

"Jadi, mereka seolah-olah sedang mencari cara untuk memudahkan kemenangan, menambah jumlah kemenangan tanpa memikirkan kepentingan publik dan kepentingan partai yang lain. Padahal yang berdaulat itu publik. Publik lah yang berhak menentukan siapa yang duduk di parlemen bukan ketua partai," ujar Ferry.

Menurutnya, sistem proporsional terbuka memberikan kekuasaan lebih besar kepada rakyat. Dengan proporsional terbuka, rakyat lah yang menentukan calon legislatif (Caleg) mana yang akan menjadi anggota DPR bukanlah partai politik, dan itu sudah diatur undang-undang.

"Di Undang-Undang Dasar Pasal 22E Ayat 2, itu kan jelas dinyatakan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota partai politik. Jadi, yang mau dicoblos itu anggotanya yang kita pilih. Lalu, di putusan Mahkamah Konstitusi 22-24/PUU/VI/2008 kan sudah dimaknai bahwa yang konstitusional itu adalah dengan sistem proporsional terbuka," tambhanya.

Airlangga Hartarto: Bakal Capres KIB Masih Didiskusikan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato menyampaikan hingga saat ini masih belum memutuskan bakal calon presiden (Capres) dan bakal calon wakil presiden (Cawapres) serta koalisinya.

Hal itu karena, saat ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki perbedaan calon dalam pencapresan setelah PPP mencalonkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden.

Menurut Airlangga, saat ini anggota KIB, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) masih akan mendiskusikan bersama Partai Golkar mengenai pengusungan bakal calon presiden Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

"Rakernas kan sudah jelas, mandatnya Ketua Umum Golkar diminta untuk memutuskan capres cawapres dan koalisi. Itu hasil keputusan Munas, Rapim dan Rakernas jadi tak ada geser," ujar Airlangga.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berhubungan dengan pencalonan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden pada Jumat 2 Juni 2023.

Sebelumnya, PPP telah mengumumkan mengusung Ganjar sebagai capres di Kompleks Kediaman PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di Pakem, Sleman pada 26 April 2023.

Golkar Masih Pede KIB Tak Bubar

Kabar PAN Bakal Dukung Ganjar, Ini Respons Golkar

Survei Indikator: Tidak Ada Capres yang Menang Jika Satu Putaran

Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru. Hasilnya, dari tiga nama capres yang berada dalam posisi teratas tidak ada satupun capres yang menang jika hanya dalam satu putaran. 

Dalam simulasi tiga nama calon presiden, nama Prabowo Subianto masih unggul dengan 38%, salip menyalip dengan Ganjar Pranowo yang mendapatkan angka 34,2%. Sedangkan Anies Baswedan berada di angka 18,9%. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, dalam simulasi dua nama capres atau head to head, nama Prabowo Subianto juga unggul signifikan melawan masing-masing pesaing utamanya yaitu Ganjar Pranowo dan anies Baswedan. 

meski salip menyalip dalam survei terus terjadi, Burhanuddin menyatakan, kemenangan bukan hanya bergantung pada partai namun ketokohan calon presiden juga menjadi salah satu penentu. 

MK Uji Materi Batas Usia Minimal Capres-Cawapres

Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Rencannaya, sidang akan dimulai pukul 13.00 WIB. Agenda sidang hari ini adalah menyampaikan perbaikan permohonan yang akan dilakukan oleh pemohon. 

Sebelumnya, sidang telah dilakukan pada 23 Mei 2023 lalu dengan agenda mendengarkan pokok permohonan secara lisan dari pihak pemohon. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian nasihat oleh majelis hakim MK. 

Ada beberapa poin dalam sidang pendahuluan yang diminta oleh majelis hakim untuk dilakukan perbaikan. Pertama, majelis hakim meminta alat bukti untuk memperkuat dalil atau argumentasi permohonan uji materil. Terlebih, perkara ini sangat dekat kaitannya dengan politik sehingga diharapkan tidak bersifat tendensius. 

Kedua, majelis hakim meminta penyesuaian argumentasi pokok perkara dengan petitumnya. Karena dalam kasus ini akan fokus melakukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7/2017 tentang pembatasan usia capres-cawapres. 

Diketahui, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum membahas soal pembatasan usia minimal capres-cawapres harus 40 tahun. Hal ini yang kemudian diminta oleh pemohon kepada majelis hakim untuk ditambahkan penyesuaian argementasi pokok perkara. 

Apabila tidak mengubah batas usia 40 tahun, pemohon meminta adanya frasa tambahan yakni berpengalaman sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. 

Sehingga, capres-cawapres yang belum berusia 40 tahun dimungkinkan untuk melaju ke kontestasi pilpres. Dengan syarat, berpengalaman sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

KPU Kabupaten Tasikmalaya Temukan 60 Ribu Pemilih Ganda

KPU Kabupaten Tasikmalaya mengungkap masih terdapat 60 ribu lebih pemilih ganda di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Angka itu diperoleh dari rekapitulasi dalam daftar pemilih sementara untuk Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ai Rohmawati mengungkapkan pemilih ganda yang berjumlah 60.320 pemilik itu terjadi karena tercatatnya pemilih di dua tempat pemungutan suara, baik di lokasi reguler maupun lokasi khusus seperti lapas dan pesantren atau dalam dan luar negeri.

Dari jumlah 60.320 pemilih ganda, KPU memastikan sudah menghapus DPS itu dalam rangka menyusun daftar pemilih tetap dan kini hanya berjumlah 320 pemilih ganda.

"Alhamdulillah untuk Tasik dari 60 ribu sekian itu sekarang tinggal 320 data ganda." ungkap Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ai Rohmawati.

Keberadaan data ganda itu akan terus diverifikasi dan diperbarui sampai tidak ada lagi data ganda dan ditetapkan sebagai data pemilih tetap.

KPU Hapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai oleh sejumlah pengamat merupakan suatu kemunduran. Dengan dihapusnya LPSDK maka peserta pemilu hanya melaporkan laporan dana kampanye dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye.

Diketahui LPDSK sudah dilakukan sejak pemilu 2014, namun dihapus di 2024. menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa mengatakan ini adalah sebuah kemunduran karena tidak diatur dalam undang-undang pemilu.

Khoirunnisa mengatakan, dalam pemilu sebelumnya terdapat tiga tahap yakni, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dari tiga tahap laporan tersebut, menjadi kontrol bagi pemilih untuk mempertimbangkan indikator dalam membuat keputusan pilihan. 

"Kalau di pemilu sebelumnya ada tiga tahapan yaitu laporan dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," jelas Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa.

KPU Hapus LPDSK Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghapus Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPDSK) pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisioner KPU menyatakan bahwa LPDSK dihapus karena tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 

Komisioner KPU, Idham Holik menjelaskan bahwa LPDSK dihapus karena bersinggungan dengan masa kampanye Pemilu 2024 yang terlalu singkat. Selain itu, juga menyulitkan KPU untuk bisa menempatkan jadwal penyampaian LPDSK. 

KPU berdalih, bahwa penghapusan LPDSK tidak akan mempengaruhi jalannya proses pemilu. Karena, informasi terkait dana kampanye sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye, serta laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye.

Menurut KPU, keputusan penghapusan LPDSK sudah ditinjau bersama dan berdasarkan rekomendasi langsung dari PPATK. 

PDIP Jajaki Komunikasi dengan KIB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan jika pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan PLT Ketum PPP Mardiono tidak akan mengusik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP. 

Meski demikina, Hasto mengisyaratkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi kepada ketua umum ketiga parpol KIB, untuk menjajaki potensi koalisi mendukung Ganjar Pranowo sebagi capres 2024.

"Secara etis kami harus membangun komunikasi politik yang baik dengan KIB," ucap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Koalisi Masyarakat Sipil: KPU Mengubrak-Abrik Integritas Pemilu!

Relawan Anies Dirikan 'Poskora' di Kota Bogor

Relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Jaringan Relawan Nasional Beraksi Jawa Barat, terus bergerak hingga ke pelosok kota Kota Bogor. Selain menyuarakan pesan perubahan, mereka juga mendirikan poskora atau posko relawan Anies di sejumlah titik di Kota Bogor untuk memudahkan koordinasi antar relawan. 

Posko yang disiapkan Jaringan Relawan Nasional Beraksi Jawa Barat akan digunakan sebagi atap perjuangan para relawan dalam memenangkan Anies Baswedan pada pemilu 2024. 

Ketua Koordinator Daerah Jarnas Beraksi Kota Bogor mengatakan, dengan diluncurkannya posko relawan Anies di setiap sudut Kota Bogor masyarakat akan semakin mengenal Anies Baswedan dan pesan perubahan yang disuarakan Anies akan semakin mudah disampaikan kepada masyarakat. 

Survei Indikator Politik: 80,6% Masyarakat Masih Ingin Pemilu Proporsional Terbuka

Hasil survei Indikator Politik Indonesia terkini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menginginkan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka. Diketahui sebesar 80,6% responden lebih suka memilih calon wakil rakyat secara langsung pada Pemilu 2024 mendatang. 

Survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang pro akan sistem proporsional terbuka datang dari segala segmen demografi, termasuk dari segmen konstituen politik.Masyarakat cenderung lebih suka apabila memilih calon wakil rakyatnya secara langsung, bukan hanya sekedar memilih partainya saja. 

Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa persoalan sistem pemilu ini adalah isu antara para elite pemerintahan, bukan isu masa. Karena apabila diserahkan pada pilihan masyarakat, maka hasilnya mutlak bahwa masyarakat memilih proporsional terbuka.

"Pada Februari 2023 80,6% setuju dengan pernyataan dalam pemilu warga diminta memilih partai atau calon dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai." ungkap Direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Pengamat: Sistem Proporsional Terbuka Bebaskan Rakyat Memilih Wakil Legislatif

Pengamat hukum tata negara, Ferry Amsari menyebutkan upaya mengubah sistem pemilu tak lebih dari strategi politik untuk mempermudah kemenangan dengan mengorbankan kedaulatan rakyat.

"Upaya untuk mengubah (sistem pemilu) ini sama sekali bukan soal kegentingan, ini soal kepentingan politik agar kemenangan ke depan jauh lebih banyak." ungkap pengamat hukum tata negara, Ferry Amsari.

Ferry menilai sistem proporsional terbuka memberi kekuasaan lebih besar kepada masyarakat. Dengan proporsional terbuka rakyat lah yang menentukan caleg mana yang menjadi anggota DPR bukan partai politik.

"Padahal yang berdaulat itu publik. Publik yang berhak menentukan siapa yang duduk di parlemen, bukan ketua partai." tegasnya. 

Ridwan Kamil Belum Menerima Tawaran Maju Pilgub DKI

Dugaan Deklarasi Dukungan Capres di Sekolah Dasar

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan mengaku memiliki kendala mengenai investigasi pengungkapan adanya informasi kegiatan deklarasi relawan Ganjar Pranowo di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

Rencananya, pihak sekolah akan memberikan keterangan ke Bawaslu pada Senin (5/6/2023). Deklarasi Relawan Ganjar Pranowo Bersatu yang dilakukan di salah satu sekolah dasar Kecamatan Natar mendadak viral. 

Hal tersebut terjadi akibat beredarnya foto yang diduga melakukan kegiatan deklarasi dengan melibatkan anak-anak serta guru sebagai panitia dalam acara tersebut, tepatnya di Dusun Bangun Rejo, Desa Singosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Pasca viral, Bawaslu Provinsi Lampung memerintahkan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan ntuk segera malakukan investigasi mengenai benar tidaknya terjadi pelanggaran atas insiden pelibatan lingkungn pendidikan dalam deklarasi relawan capres Ganjar Pranowo. 

Namun Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengakui, memiliki kendala dalam melakukan penyelidikan soal pelanggaran tersebut. Kendala dan kesulitan dalam melakukan investigasi yakni mencari invormasi awal keakuratan sebuah invormasi dan jejak digital kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan juga mengalami kendala dalam memastikan pelanggaran-pelanggaran yang didugakan pada kejadian relawan Ganjar Pranowo di Kecamatan Natar. 

Saat ini, Bawaslu Lampung Selatan telah mengirim surat pemanggilan kepada pihak sekolah untuk klarifikasi. Rencananya, pihak sekolah akan memberikan keterangan ke Bawaslu pada hari ini, Senin (5/6/2023).

Warisan Politik ala Presiden Joko Widodo

Beberapa bulan belakangan, Presiden Jokowi terus menggaungkan narasi kesinambungan dan keberlanjutan. Berbagai manuver politik dilakukan dengan alasan untuk mengamankan legasi Jokowi di masa depan. Parpol koalisi pun diorkestrasi agar sikap politik menopang ambisi Jokowi.

Narasi kesinambungan dan keberlanjutan awalnya dilihat sebagai sebuah kewajaran. Narasi itu dianggap sebagai aspirasi seorang Bapak Bangsa yang ingin menyejahterakan rakyatnya. Namun metode yang digunakan Presiden Jokowi makin tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. 

Pekan ini terungkap niat Presiden Jokowi untuk cawe-cawe dalam pesta demokrasi. Saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana, Presiden Jokowi menjelaskan motivasi politik cawe-cawenya yaitu untuk memastikan presiden berikutnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang turun tangan untuk menyiapkan penggantinya. Dengan dalih untuk kepentingan negara, Presiden Jokowi melegitimasi berbagai manuver politiknya. Padahal ada alasan kuat mengapa Presiden diminta menjauhi kepentingan politik sesaat.

Boleh jadi ada itikad baik di balik sikap Jokowi. Namun pengamat menilai politik cawe-cawe dapat berdampak buruk terhadap proses demokrasi.

"Kalau misal negara tidak netral, maka proses demokrasi dalam konteks Pemilu 2024 menjadi dipertanyakan kredibilitas, keterbukaan, dan juga rasa keadilannya." ungkap analis politik, Ahmad Khoirul Anam.

Narasi keberlanjutan sangat mudah diselewengkan sebagai dalih melanggengkan kekuasaan. Cukup sulit mencari kebenaran. Penggunaan narasi kesinambungan dan keberlanjutan sebagai alasan memanipulasi suksesi kepemimpinan.

Faktanya kita memiliki UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Isinya menyatakan Pemerintah merancang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun. RPJP dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan skala waktu lima tahun yang memuat visi misi dan program pembangunan presiden terpilih.

Itu artinya program setiap presiden baru harus berpedoman pada rencana yang dibuat pada era presiden sebelumnya. Jadi tak perlu Jokowi repot menyiapkan pengganti. Cukup siapkan rencana pembangunan untuk masa 2025-2045.

Begitu pula kepastian kesinambungan dan keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu artinya siapa pun yang terpilih sebagai presiden wajib melanjutkan pembangunan IKN.

Faktanya sejumlah program unggulan Presiden Jokowi butuh waktu puluhan tahun ke depan. Program hilirisasi industri misalnya, dipastikan Luhut Binsar Panjaitan tidak akan selesai hingga 2040. Sedangkan program transisi energi untuk mencapai net zero emission ditargetkan baru tercapai pada 2060. Begitu pula pembangunan IKN yang dibagi dalam tiga tahap hingga 2045.

Akan celaka jadinya bila kesinambungan dan keberlanjutan diperlakukan Jokowi sebagai warisan yang diberikan kepada sosok yang direstuinya. Indonesia bukan negara monarki, namun menganut sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi setiap pemimpin tidak diharamkan memiliki gaya tersendiri asalkan bertujuan untuk membangun negeri.

Jangan kita lupakan rezim Orde Baru memakai narasi kesinambungan dan keberlanjutan untuk melanggengkan kekuasaan. Agar gejolak politik dapat dihindari Pak Harto memimpin dengan 'tangan besi'. Demokrasi di manipulasi agar kelompok penguasa selalu memenangi kompetisi. Orde Baru tidak mengenal oposisi karena lawan politik selalu direpresi.

Namun rakyat akhirnya menyadari demokrasi lebih berharga daripada pertumbuhan ekonomi. Melalui Gerakan Reformasi, kebebasan berpolitik dan berekspresi dapat kita nikmati hingga saat ini.

Tak heran bila bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengingatkan adalah rakyat yang menentukan suksesi kepemimpinan bukan tangan-tangan kekuasaan.

Airlangga Tegaskan Golkar Tetap Perjuangkan Sistem Pemilu Terbuka

Partai Golkar masih terus berupaya untuk memastikan sistem proporsional pemilu pada 2024 berlangsung secara terbuka. 

"Partai Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka." ungkap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato, Minggu (4/6/2023).

Dalam rapat kerja nasional, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkonsolidasi dengan sembilan partai politik lainnya termasuk PDI Perjuangan untuk mengupayakan sistem proporsional pemilu berlangsung secara terbuka.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keseluruhan partai, termasuk PDI Perjuangan. Dan kalau saya lihat bakal calon yang diajukan juga siap untuk pemilihan terbuka." jelasnya.

JPPR: Perubahan Sistem Pemilu Berpotensi Ganggu Konsentrasi Pemilih

Survei Elektabilitas Partai NasDem Masuk 5 Besar

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat lima partai politik pilihan publik di DPR. Partai NasDem termasuk dalam lima besar dengan persentase 6%. 

Dalam Survei Indikator Politik, Partai PDI Perjuangan memiliki dukungan paling tinggi dengan persentase sebesar 20,7%, yang disusul oleh Partai Gerindra 17,4%. Berikutnya, diurutan ketiga diduduki oleh Partai Golkar 7,7%.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem masing-masing mendapat persentase 6,0%. Sedangkan, di posisi keenam ada Partai Demokrat yang juga mendapat 6?ri pilihan publik.

Margin of Error Survey diperkirakan kurang lebih 2,9?ngan tingkat kepercayaan 95%.

Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Ogah Pemilu Sistem Tertutup

Praduga MK Beri Sinyal Ubah Sistem Pemilu

Konstitusi memberi amanat, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Saat menunggu pengumuman putusan gugatan uji materi sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK), beredar informasi sistem coblos partai akan diterapkan kembali. 

Gugatan uji materi sistem pemilu di MK belum diputuskan. Namun beredarnya informasi soal arah putusan hakim konstitusi telah memicu kegaduhan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang mengaku mendapat informasi MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup alias mencoblos tanda gambar partai.

Menurut akun sosial media Denny, ada enam hakim konstitusi yang akan menyetujui sistem coblos partai. Sementara tiga hakim lainnya akan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Menurut Denny, jika betul MK mengubah sistem pemilu dikhawatirkan mengganggu persiapan pemilu 2024 yang sudah berjalan di KPU.

Menko Polhukam Mahfud MD telah meminta MK untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran hasil putusan MK terkait gugatan sistem pemilu. Namun menurut Denny Indrayana, tindakannya menyebar informasi terkait putusan MK telah membocorkan rahasia negara. Denny meyakini, sumber informasi bukan dari internal MK. 

Banyak pihak yang menduga, MK menampilkan sinyal mengubah sistem pemilu. Dalam sidang lanjutan uji materi sistem pemilihan umum, Wakil Ketua MK Saldi Isra sempat menyatakan, sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan lebih banyak merugikan kader parpol yang telah berjuang sejak lama.

Sedikitnya terdapat tiga pernyataan hakim konstitusi yang menunjukkan gelagat sistem pemilu harus diubah. Misalnya, soal waktu penerapan sistem pemilu bila diputuskan berubah hingga penegasan soal MK bisa memutuskan perubahan sistem pemilu di masa injury time.

Delapan fraksi di DPR RI kompak mendesak MK untuk tidak mengabulkan uji materi sistem pemilu. Fraksi Golkar, PPP, PKB, Gerindra, NasDem, PAN, PKS dan Demokrat, mendesak agar sistem proporsional terbuka tetap diterapkan  pada pemilu 2024.

Sistem pemilu proporsional terbuka yang telah diberlakukan sejak pemilu 2009, dinilai sebagai sistem pemilu terbaik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Pakar Hukum Tata negara Margarito Kamis juga mendukung sistem pemilu proporsional terbuka, karena menjamin eksitensi politik warga negara.

Selama 32 tahun rezim orde baru berkuasa, sistem politik dirancang untuk menguntungkan kelompok penguasa. Karena tidak memilih wakil dan pemimpinnya secara langsung, kedaulatan rakyat pun terpasung. Selama orde baru berkuasa, rakyat hanya dapat mencoblos nomor, nama atau tanda gambar parpol peserta pemilu. 

Sejak tahun 2004, sistem pemilu berubah 180 derajat. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat dapat memberikan suara langsung kepada caleg yang disuka.

Sistem proporsional terbuka memberi kekuasaan lebih besar kepada rakyat. Dengan proporsional terbuka, rakyat yang menentukan caleg mana menjadi anggota DPR, bukan parpol.

Pakar Hukum Tata Negara Feri menilai, upaya merubah sistem pemilu tak lebih dari strategi politik untuk mempermudah kemenangan dengan mengorbankan kedaulatan rakyat.

Analisa percakapan digital soal sistem pemilu menunjukkan mayoritas warganet mendukung sistem coblos caleg. Hampir separuh pendukung sistem proporsional terbuka menyatakan perubahan sistem menjadi proporsional tertutup akan menurunkan partisipasi demokrasi.

Mahkamah Konstitusi diminta tidak gegabah mengambil keputusan, mengingat besarnya dampak perubahan sistem pemilu. Apalagi kewenangan merubah sistem pemilu sebenarnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang. 

Partai Golkar Gelar Rakernas Bahas Pemenangan Pemilu 2024

Partai Golkar menggelar rapat kerja nasional yang berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu 4 Juni 2023. Rakernas yang dihadiri oleh jajaran pimpinan pengurus partai pusat maupun daerah ini membahas konsolidasi pemenangan Partai Golkar dalam pemilu 2024. 

Rakernas dibuka secara resmi oleh Ketua Umu Partai Golkar Airlangga Hartarto. Rakernas yang digelar mulai 4-5 Juni 2023 membahas pemenangan pemilu termasuk dalam pemilihan legislatif, pilkada hingga pilpres. 

Khusus pada pemilihan presiden, Airlangga mengaku telah menjalin komunikasi dengan 9 partai politik. Ia menyebut bahwa dalam waktu 1-2 bulan ke depan, Partai Golkar akan menentukan arah politiknya. Airlangga menegaskan posisi Partai Golkar berada di tengah sebagai partai nasionalis religius.

"Pemilu Presiden kita sedang bersiap berkomunikasi dengan semua partai, 9 partai seluruhnya partai, Golkar berkomunikasi. Partai Golkar sudah membicarakan pemilu presiden sejak tahun lalu. Artinya kita sudah bekerj satu tahun. Opsi masih terbuka, mudah-mudahan keputusan tidak lama lagi," ujar Airlangga Hartarto. 

Survei Indikator: Erick Thohir Jadi Figur Cawapres Ideal Masyarakat

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei berbagai nama yang paling ideal menurut persepsi pemilih soal nama cawapres. Elektabilitas Erick Thohir melonjak tinggi dari simulasi tersebut.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim mengatakan, dalam survei nama yang paling ideal menurut persepsi pemilih soal nama cawapres, nama Erick Thohir melonjak naik. 

Dari 22 nama disimulasi calon wakil presiden, Erick Thohir bersaing ketat dengan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD. Menurut Kennedy Muslim, kenaikan suara Erick Thohir tidak terlepas dari posisinya sebagai ketua PSSI, yang mendapatkan banyak insentif elektoral dengan berbagai prestasi Timnas Sepak Bola belakangan ini. 

"Kenaikan suara Erick Thohir tentu tidak bisa dilepaskan dari posisi dia sebagai Ketua PSSI belakangan ini, yang bisa dibilang mendapatkan banyak insentif elektoral dengan berbagai prestasi Timnas sepak bola Indonesia belakangan ini," ucap Peneliti Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim.

Disuruh Menangkan Golkar di 3 Wilayah, Ridwan Kamil: Itu Tugas Khusus