Demokrat: Moeldoko Harusnya Dicopot dari Jabatannya

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai pernyataan Mahfud MD yang mengatakan, tak ada upaya penjegalan dari pemerintah terhadap pencapresan Anies Baswedan merupakan pernyataan yang kontradiktif. 

Demokrat berpandangan, apabila tak ada upaya penjegalan pencapresan Anies, maka seharusnya biang keladi yang berusaha memecah belah internal Partai Demokrat dicopot dari posisinya. 

Contohnya, upaya Kepala KSP Moeldoko yang dinilai melanggar aturan yang berlaku karena berusaha merebut Partai Demokrat. Padahal, dirinya tidak memiliki darah yang sama dan berasal dari luar kongsi. 

Herzaky menegaskan, seharusnya Presiden Jokowi bisa tegas terhadap hal-hal yang sedemikian rupanya ingin menghancurkan demokrasi bernegara. 

Demokrat juga tak menampik, adanya upaya pencegalan dari oknum yang ingin berkuasa. Baik itu dari partai politik lain maupun kaki tangan pemerintahan saat ini. 

Demokrat Solid Dukung Anies Baswedan

Ketua Fraksi Demokrat DPR RI sekaligus putra bungsu SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono atau Ibas memastikan sikap Demokrat solid berkoalisi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Sebelumnya, bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pacitan, Jawa Timur, pada Kamis (1/6/2023). 

Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra mengatakan pertemuan Anies dengan SBY dan AHY ini merupakan bagian dari mematangkan strategi pemenangan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. 

Herzaky menekankan kunjungan Anies ke pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan ini dilakukan untuk persatuan. Hal ini menunjukkan soliditas dari poros pendukung Anies. 

Lalu, terkait penetapan bakal calon wakil presiden (bacawapres), Partai Demokrat akan mendukung siapapun nanti yang terpilih mendampingi Anies Baswedan dalam kontetasi Pemilu 2024. 

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan tim kecil Koalisi Perubahan telah bekerja menggodok nama cawapres untuk Anies selama kurang lebih satu bulan. 

Willy mengatakan sosok cawapres Anies telah melalui perdebatan panjang dan sowan ke beberapa tokoh, untuk mendapatkan masukan. 

Sosok cawapres untuk Anies Baswedan disebut-sebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Partai Demokrat yakin sosok cawapres dipastikan bisa mendongkrak suara saat Pilpres 2024 mendatang. 

Demokrat Solid Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan bertemu dengan Ketua Majelis tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. 

Pertemuan Anies Baswedan dengan SBY dan AHY digelar tertutup di Museum dan Galeri SBY-Ani, Jawa Timur. 

Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pertemuan Anies dengan SBY dan AHY ini merupakan bagian dari memantapkan strategi pemenangan Anies pada Pilpres 2024 mendatang.

Herzaky menekankan kunjungan Anies  ke Pimpinan partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan sejatinya rutin dilakukan. Hal ini menunjukkan solidaritas dari poros pendukung Anies

Hal serupa turut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI sekaligus putra bungsu Presiden ke-6, RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang memastikan Partai Demokrat masih solid berkoalisi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera dalam mendukung pencapresan Anies Baswedan.

"Hari ini masih memberikan dukungannya kepada saudara Anies Baswedan ya dengan Koalisi Nasdem Demokrat PKS kami berharap ya pada waktunya ada pengumuman yang lebih lanjut untuk siapa yang akan mendampingi beliau untuk Partai Demokrat juga ikhtiar dengan apapun keputusan nanti di pemilu mendatang untuk meningkatkan suaranya," jelas Ibas. 

Terkait penetapan bakal calon wakil presiden partai Demokrat akan mendukung  siapapun nantinya akan terpilih mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu 2024. 

"Namanya strategi pemenangan tentunya cawapres menjadi salah satu bagian dari itu, tetapi kami kan sudah memiliki komitmen sesuai dengan piagam perubahan cawapres itu kami berikan mandat kepada Mas Anies untuk memilih dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024, yang kedua ada kriterianya di dalam piagam itu ada 5 hal ya kami sudah memberikan itu kepada masa ini silahkan kepada Mas Anies untuk menentukan,"kata Herzaky Mahendra. 

Selain membahas strategi pemenangan Anies alam kontestasi pilpres 2024,pertemuan ini diketahui juga membahas situasi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin memburuk, seperti dalam hal tata kelola negara,penegakan hukum dan penanganan praktik korupsi.

Sehingga nantinya dibutuhkan akselerasi konsolidasi dengan semangat embuat perbaikan agar menjadi lebih baik. 

Anies Bahas Cawapres Bareng SBY dan AHY ketika Bertemu di Pacitan

Cawapres Anies Dipastikan Bisa Mendongkrak Suara saat Pilpres 2024

Demokrat: Mandat Bakal Cawapres Diserahkan Sepenuhnya ke Anies

Koordinator Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, mandat penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Partai Demokrat akan mendukung siapapun bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontetasi Pilpres 2024.

"Cawapres itu kami berikan mandat kepada mas Anies, untuk memilih dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024," ujar Herzaky.

Partai Demokrat mendukung cawapres pilihan Anies baswedan yang sesuai dengan kriteria piagam perubahan dan bisa memenangkan pemenangan.

Berkaitan dengan bursa bakal cawapres yang memasukkan nama AHY, Partai Demokrat telah memberikan mandat bahwa AHY adalah pasangan yang paling tepat. Namun, hal tersebut dikembalikan kepada pilihan Anies. 

Ibas Tegaskan Demokrat Masih Solid Dukung Pencapresan Anies

Ketua fraksi Demokrat DPR RI sekaligus putra bungsu Presiden ke-6 SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, memastikan Partai Demokrat masih solid berkoalisi dengan Partai NasDem dan PKS mendukung pencapresan Anies Baswedan.

"Demokrat per hari ini, masih memberikan dukungannya kepada saudara Anies Baswedan dengan koalisi NasDem, Demokrat dan PKS," ujar Ibas. 

Ibas berharap, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan itu segera mengumumkan calon wakil presiden pendamping Anies dalam Pilpres 2024.

Anies Bertemu SBY di Pacitan

Demokrat Bantah Sering Sowan ke Jokowi di Istana pada Malam Hari

Demokrat Nilai PK Kubu Moeldoko Tidak Adil

DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Moeldoko kepada Mahkamah Agung (MA) sangat tidak adil. 

Herzaky Mahendra menyebut Moeldoko tidak akan bisa mengambil alih Partai Demokrat, sebab ia bukan termasuk kader maupun pengurus Partai Demokrat. 

"Bagaimana bisa seorang yang bukan kader atau pengurus (melayangkan PK), apa yang mau diperjuangkan? PK itu kan memperjuangkan keadilan melalui hukum. Tapi, jangan pula ini dijadikan alat untuk berlaku yang tidak adil dan merebut kebenaran," ujar Herzaky Mahendra Putra dalam Metro Siang, Metro TV, Selasa (30/5/2023). 

Herzaky bahkan mempertanyakan dan menyebut kantor pengurus DPP Partai Demokrat yang diurus oleh Moeldoko merupakan kantor bodong.

"Saya mau tanya kepada Moeldoko yang terhormat, Anda punya pengurus DPP, kantor DPP-nya dimana? Dimana kantor pengurus DPD yang 34 provinsi? Dimana pengurus DPC Anda? Ada nggak? Nggak ada, ini bodong, hanya berbekal kekuasaan saja," kata Herzaky. 

Demokrat Diusik Istana Lewat Moeldoko?

Rumor upaya Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali (PK) membuat Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono cemas. Terlebih Moeldoko adalah Kepala Kantot Staf Presiden yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa. 

DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Moeldoko seharusnya tidak akan bisa mengambil alih Partai Demokrat. Sebab, Moeldoko bukan termasuk kader maupun pengurus Partai Demokrat. Ia meyakini bahwa PK Moeldoko tidak akan dikabulkan oleh MA. 

"Sebab secara logika hukum, secara akal sehat tidak masuk di akal seorang yang tidak pernah menjadi kader, tidak pernah menjadi pengurus lalu mendadak bisa menjadi Ketua Umum. Di suatu helatan yang katanya namanya KLB tapi diadakan bukan pihak yang berwenang. yang dihadiri bukan oleh pemilik suara, bahkan sebagian besar bukan kader, karena kami tahu sebagian besar itu nyaleg dari partai lain," ujar Herzaky Mahendra Putra dalam Metro Siang Metro TV, Selasa (30/5/2023). 

Herzaky juga mengatakan bahwa Moeldoko sudah mengajukan PK sebanyak 16 kali dan semuanya telah ditolak oleh Mahkamah Agung. 

"Moeldoko mengajukan PK sudah sebanyak 16 kali dan ke-16nya ditolak," ujar Herzaky. 

Herzaky juga mengungkapkan terdapat tiga poin bahwa Istana ikut terlibat mengambil alih Partai Demokrat melalui Moeldoko, di antaranya:

1. Moeldoko memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melakukan PK pada 22 Oktober 2022.
2. Pada bulan yang sama tepatnya 3 Oktober 2022, Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.  
3. Pengajuan PK itu dilakukan satu hari setelah Anies Baswedan datang ke DPP Partai Demokrat dan ada kapasitas bersama. Pada pertemuan ini Partai Demokrat resmi memberi dukungan untuk Anies Baswedan. 

Fact Check: Upaya Tukar Guling PK Demokrat

Babak baru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) vs Moeldoko kembali bergulir. Mahkamah Agung (MA) segera memulai proses peninjauan kembali yang diajukan kubu Moeldoko, untuk merebut Partai Demokrat. 

Bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Mahkamah Agung. Meski baru berjalan, isu MA akan mengabulkan PK Moeldoko sudah berhembus kencang. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana memprediksi hal tersebut, dan beranggapan putusan tersebut akan berkaitan dengan pencapresan di 2024. 

Bukan kali ini saja Moeldoko mencoba mengambil alih Partai Demokrat, setidaknya sudah 16 kali langkah hukum yang ditempuh kubu Moeldoko untuk merebut takhta Demokrat.

Februari 2021:

- AHY sebut ada gerakan upaya ambil alih Partai Demokrat.
- Bersurat ke istana dan Menkopolhukam, namun tidak ada balasan. 

Maret 2021:

- KLB Deli Serdang tetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.
- Menkumham tolak pengesahan AD/ART kubu Moeldoko.
- Kubu Moeldoko ajukan gugatan atas putusan Menkumham.

 Mei 2023:

- Kubu moeldoko melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). 

Sosok Moeldoko tidak asing di dunia politik Tanah Air. Sebelum memulai karir politik, ia menjabat di sejumlah posisi strategis militer hingga akhirnya berada di pemerintahan Jokowi. 

Berikut posisi Moeldoko di Demokrat vs Pemerintahan

Demokrat:

- Bukan kader Partai Demokrat.
- Terpilih sebagai Ketum KLB Deli Serdang.

Pemerintahan:

- Kepala Staf Presiden.
- Panglima TNI.

SBY Cemas Moeldoko akan Sukses Kudeta Demokrat

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cemas Kepala Staf Presiden Moeldoko akan sukses mengambil alih Partai Demokrat. 

Melalui peninjauan kembali (PK) yang saat ini tengah ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). SBY bahkan mengaku mendapat informasi dari seorang mantan menteri soal PK yang dilayangkan oleh Moeldoko tersebut.

PK yang dilayangkan Moeldoko sudah teregister di MA sejak pekan lalu. Biasanya MA menghabiskan waktu maksimal tiga bulan untuk memutus permohonan PK. 

Seiring proses PK tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai cemas. Melalui Twitter miliknya, SBY merasa Demokrat bisa benar-benar diambil alih karena kuatnya tangan-tangan politik yang ingin menjegal partainya di pemilu 2024. 

Demokrat terus memagari diri secara hukum dengan mencari kelemahan yang diajukan oleh pihak Moeldoko. Salah satu kelemahan yang mereka temukan adalah, tidak adanya tanda tangan Moeldoko saat PK diajukan. Dengan kata lain, Moeldoko semestinya tidak memiliki legal standing. 

Kemelut Demokrat melawan Moeldoko sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Perkara tersebut cukup mendapat atensi publik karena Moeldoko berstatus tangan kanan Presiden Joko Widodo. Selama ini tidak ada teguran atau sanksi yang diberikan Jokowi kepada Moeldoko, karena dianggap telah merusak demokrasi. 

Demokrat Dijegal Demi Kepentingan Pilpres 2024?

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut upaya penjegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ujian demokrasi dan berpotensi menganggu pemilihan presiden, sehingga sifat pemilu jujur dan adil dipertaruhkan.

"Ini menjadi salah satu ujian demokrasi kita dan ujian pemilihan presiden 2024 prinsip konstitusionalitas yaitu jujur dan adil dipertaruhkan," ujar Denny.

Sementara itu, Tokoh Partai Demokrat Kubu Moeldoko Jhoni Allen Marbun membantah tudingan Denny tentang campur tangan Moeldoko dalam upaya penjegalan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tidak pernah Pak Moeldoko ingin kepada Partai Demokrat. Namun, kami-kami lah yang mencari figur untuk bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai rakyat," ujar Jhoni.

Salahkah kami yang demokrat milih rakyat dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi partai rakyat

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Moeldoko soal kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Dilansir dari laman kepaniteraan MA, permohonan PK Moeldoko masuk pada 15 Mei 2023 dan teregister dengan nomor perkara: 128 PK/TUN/2023. Namun, belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut.

MA biasanya menghabiskan waktu maksimal selama tiga bulan untuk memutus permohonan PK.

Denny Indrayana: Ada Campur Tangan Istana dalam Kudeta Partai Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko masih berupaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Menanggapi hal tersebut, mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebut ada campur tangan Istana yang tujuannya menjegal Anies Baswedan.

"Kalau Partai Demokrat "dicopet" oleh Moeldoko, maka Anies Baswedan tidak bisa maju, itu sangat mudah untuk dibaca," ungkap Denny Indrayana dalam program Primetime News Metro TV, Senin (29/5/2023).

Denny mengungkapkan jika memang tidak ada kaitannya dengan pencapresan, maka Presiden Jokowi pasti akan memberhentikan tindakan Moeldoko. Namun faktanya Jokowi justru terkesan membiarkan hal itu terus bergulir.

"Memang ada preferensi kepada bakal calon tertentu dan resistensi kepada calon yang lain," ujar Denny.

Menurut Denny langkah yang dilakukan Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat sangat mudah dibaca. Bahkan Denny menyebut tujuan merebut Partai Demokrat hanya untuk menjatuhkan partai oposisi yang juga sedang mengusung bacapres.

Namun pernyataan Denny itu dibantah keras oleh tokoh KLB Demokrat, Jhonny Allen Marbun. Ia menyebut mantan Wamenkumham itu tidak bicara fakta. 

Allen mengatakan, Moeldoko sama sekali tidak menginginkan partai Demokrat. Justru para kadernya yang menginginkan Partai Demokrat menjadi partai rakyat, bukan Partai Cikeas ataupun Partai SBY. 

"Harus saya tegaskan. Tidak pernah Pak Moeldoko menginginkan Partai Demokrat," jawab Allen.

Allen justru menyinggung posisi Denny di Kemenkumham saat di Era SBY. Ia mengatakan Denny hanya balas budi kepada SBY karena ditempatkan di golongan IV, bukan golongan III seperti di tempat Denny saat itu.

Pengambilalihan Demokrat Diyakini Ada Campur Tangan Presiden

Dugaan pengambilalihan Partai Demokrat kuat dengan muatan politis

Denny Indrayana: Ada Upaya Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko

Mantan Wamenkumham dan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut, masih ada upaya pengambil alihan Partai Demokrat oleh Moeldoko, dengan tujuan utama menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

"Kita melihat dengan jelas bahwa ada upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat," ucap Mantan Wamenkumham dan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Denny menegaskan, istilah yang digunakan oleh Muhammad Romahurmuziy dalam suatu podcast menyebut "jika Demokrat dicopet", dalam artian bahasa dicopet tersebut perlu diperhatikan.

"Dalam istilah yang digunakan oleh Romahurmuziy dari Partai Persatuan Pembangunan dalam satu podcast menyebutnya 'ini kalau Demokrat dicopet maka,,,' bahasa pencopetan ini menurut saya bahasa yang perlu diperhatikan," tegas Denny.

Denny bahkan mengidentikan hal tersebut seperti insiden perebutan Parpol PDI Megawati oleh Suryadi pada 1996 hingga menimbulkan munculnya PDI Perjuangan. 

AHY Sebut Proses Berlayar Koalisi Perubahan Tak Mudah

KPP terus menggodok strategi yang efektif

AHY: Buzzer Merajalela, Misinya Menghancurkan Lawan Politik

AHY juga mengajak semua pihak bijak menggunakan medsos, termasuk generasi muda.

Demokrat Nilai Anies Tak Butuh Endorse Jokowi

Demokrat Bulat Tekad Tak Berpaling dari Anies Baswedan

KPP tetap kompak dan solid menentukan langkah politiknya

Koalisi Perubahan Tetap Solid Usung Anies di Pilpres 2024

Di tengah melajunya koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo bambang Yudhoyono. Namun, Demokrat dan NasDem menegaskan Koalisi mereka solid bersama PKS. 

Prabowo bertemu dengan SBY di Museum dan galeri Seni SBY Ani, Pacitan, Jawa Timur., Sabtu (20/5/2023). Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menerangkan apakah keduanya membahas koalisi untuk pemilu 2024.

Namun, bagi Demokrat dan NasDem pertemuan Prabowo dan SBY tidak menggoyahkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024 bersama PKS. 

"Pak Prabowo dengan Gerindra saat ini juga sedang membangun koalisinya dengan sejumlah partai politik. Demokrat juga pada saat ini berada dalam Koalisi Perubahan dan kami memiliki komimen disitu. Tetapi saya yakin yang didiskusikan (pertemuan Prabowo-SBY) adalah isu kebangsaan, isu rakyat, termasuk isu ekonomi, isu bidang sosial, dan demokrasi," ujar AHY.

"Bukan lagi solid. Koalisi Perubahan itu sebenarnya tentu mengharapkan semua para pemuka masyarakat, para elit bangsa ini, mempunyai hubungan kedekatan yang semakin dekat dan bisa membahas apa saja tentang permasalahan bangsa ini," ujar Surya Paloh. 

Sejauh ini, Gerindra telah berkoalisi dengan PKB meski belum mengumumkan resmi siapa bacapres yang akan diusung Koalisi Indonesia Raya itu. 

AHY Tegaskan Koalisi Perubahan Sepakat Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Hal ini juga sejalan dengan gagasan gagasan bakal Capres Anies Baswedan. 

"Agenda perubahan dan perbaikan inilah yang juga menyatukan ketiga partai dalam koalisi. Sejalan dengan gagasan bakal calon presiden kita Anies Baswedan yaitu meluruskan jalan menghadirkan keadilan," ujar AHY pada acara puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). 

Selain itu, agenda utama lainnya adalah good governance. AHY juga menyebut, untuk mewujudkan good governance ini tentu dibutuhkan karakter dan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang produktif, dan juga berkarakter.

"Agenda perubahan dan perbaikan yang lain adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tentunya baik, yang tidak lepas dari prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas dan juga partisipasi," ujar AHY pada acara puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). 

Demokrat mengajak untuk menghadirkan solusi yang efektif untuk perbaikan. Terutama kebijakan ekonomi dan fisikal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

AHY Desak Kasus Johnny Diungkap Utuh untuk Cegah Narasi Tekanan Politik

Waketum NasDem: PKS merupakan Partai yang Konsisten Menumbuhkan Demokrasi

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyampaikan pidatonya pada acara puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). Ahmad Ali menyampaikan hormatnya kepada kader-kader PKS karena konsisten menjaga cita-citanya dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia.

"Partai Keadilan Sejahtera mengajari kita bagaimana konsistensi untuk merawat demokrasi di Indonesia," ucap Ahmad Ali.

Ia menyebut pemerintahan yang demokratis membutuhkan oposisi, membutuhkan partai yang ada di luar pemerintahan untuk selalu melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat.

Ahmad juga menyebut, posisi PKS yang berada di luar, tentunya tidak menghalangi atau mengurangi kontribusi partai untuk memberikan sumbangan pikiran lewat koreksi atau kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ahmad menambahkan alasan Partai NasDem memilih untuk berkoalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tentunya satu tujuan, yaitu ingin tetap merawat demokrasi yang sedang tumbuh di negara kesatuan Republik Indonesia.

"Memilih berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai NasDem," tegas Ahmad Ali.

Presiden PKS Tegaskan Koalisi Perubahan Tetap Solid

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu menegaskan jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi oleh PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat sebagai poros pendukung Anies Baswedan sebagai bacapres tetap solid meskipun ada cobaan di tubuh parpol koalisi. 

"Saya juga perlu mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Insyaallah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden RI pada 2024-2029," ujar Ahmad Syaikhu di Milad ke-21 PKS, Sabtu (20/5/2023). 

AHY Kritik Penegakan Hukum Indonesia: Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan

Sorot Kasus Johnny, Demokrat Sebut Hukum Tajam ke Lawan Politik

Proses hukum Johnny Plate dipastikan tak menggoyahkan KPP

Meski NasDem Diuji, Langkah Koalisi Perubahan Tak Tergoyahkan

Demokrat, NasDem, dan PKS masih kompak

Demokrat: Jangan Sampai Proses Hukum Johnny Dipolitisasi Karena Sikap Politik

Herzaky mengatakan proses hukum tersebut harus menjunjung tinggi marwah demokrasi