Pasang Surut Hubungan antara Jokowi & Megawati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-IV PDI Perjuangan, Jumat, 29 September 2023 di JiExpo Kemayoran, Jakarta. Kedatangan Jokowi disambut langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Gestur Jokowi saat menghadiri Rakernas PDIP kemarin terlihat berbeda dengan saat menghadiri HUT PDIP 10 Januari 2023 lalu yang tampak akrab dengen Megawati Soekarno Putri. Namun di acara Rakernas ke-IV PDIP, Jokowi terekam tanpa senyum saat berjalan dengan Megawati.

Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menilai hal itu merupakan salah satu wujud dari dilema partisan seorang Jokowi. Terutama berkaitan dengan Jokowi sebagai kader PDIP di sisi lain sebagai Presiden RI.

Presiden Jokowi Dipastikan Hadir di KTT ASEAN-GCC di Arab Saudi

Jokowi Titip Program Kedaulatan Pangan Dilanjutkan

Ancaman Krisis Pangan, Presiden Ingatkan Pentingnya Visi Taktis

Relawan Projo Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Sukarelawan yang tergabung dalam Pro Jokowi melaksanakan deklarasi nasional untuk mendukung bakal capres 2024, Ganjar Pranowo dengan wadah bernama Projo Ganjar.

Deklarasi yang digelar di Depok, Jawa Barat pada Rabu, 27 September 2023, dihadiri Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Eko Sulistyo.

Deklarasi dilakukan karena ada relawan dengan nama Projo lainnya sudah mendukung bacapres lain. Selain itu Projo Ganjar juga tidak rela Presiden Jokowi dan keluarga diperdagangkan untuk elektabilitas.

"Kita tidak rela sebagai relawan Jokowi yang hendak diperdagangkan. Kita punya integritas, moral dan prinsip," ungkap Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang dalam sambutannya.

Jokowi Mengurutkan Nama Bacapres, Prabowo Pertama dan Ganjar Terakhir

Kelompok akar rumput seperti relawan Projo sudah semakin dekat untuk memutuskan bakal calon presiden yang didukungnya. Disinyalir hati Presiden Joko Widodo lebih memilih nama Prabowo Subianto. 

Presiden Joko Widodo mengurut 3 nama bakal calon presiden dengan menyebut nama Prabowo Subianto terlebih dahulu baru disusul Anies Baswedan dan terakhir Ganjar Pranowo.

"Mau pilih Pak Prabowo silahkan, mau pilih Pak Anies silahkan, mau milih Pak Ganjar silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar, gak perlu diributkan, jelas Jokowi acara pembukaan Jambore Nasional di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, Selasa, 26 September 2023. 

Menurut presiden, masyarakat bebas memilih satu dari tiga bakal calon presiden tersebut.  Ia menyebut jika tiga bacapres tidak menang semua.

Di sisi lain, jika melihat kekuatan partai, memang Prabowo Subianto harus lebih disebut pertama, karena Prabowo adalah capres dengan sebaran 261 kursi di parlemen. Jumlah kursi kedua pasangan AMIN dan terkahir adalah barisan pendukung Ganjar Pranowo. 

Di panggung depan memang presiden tidak terang-terangan mendukung salah satu nama. Presiden selalu mengatakan tidak punya untuk menentukan nama calon. Namun dalam musra beberapa waktu lalu, presiden bisa bisik-bisik belakang. 

Relawan barisan Joko Widodo mensinyalir arah dukung presiden masih di Prabowo Subianto. 

Kaesang Tak Permasalahkan Dirinya Disebut Bidak Catur Jokowi

Kaesang Pangarep buka suara soal dirinya yang disebut sebagai bidak catur ayahnya di politik. Ia menganggap santai istilah yang dipakai untuknya.

"Ya enggak apa-apa, saya santai aja," kata Kaesang saat ditemui di Kantor Arus Bawah Jokowi, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2023. 

Kaesang mengatakan dirinya tak mempermasalahkan berbagai pihak yang menyebut dirinya sebagai bidak catur Jokowi.

Diketahui, Kaesang ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Giring Ganesha pada Senin, 25 September 2023. 

Kaesang Gaet Suara Relawan Jokowi

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mulai menggarap suara pendukung Jokowi yang belum menentukan dukungan capres. Menurutnya, kerja sama harus 'win-win' bukan 'win-lose'.

Kaesang Pangarep dengan ditemani istrinya, Erina Gudono, mulai menunaikan tugasnya untuk mengajak relawan Jokowi untuk masuk dalam kekuatannya. Pada 27 September 2023, Kaesang menyambangi Sekretariat Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Pulogadung, Jakarta.

Dikunjungi Kaesang, relawan Bara JP mengaku siap mendukung perjuangan keluarga Presiden Joko Widodo.

"Saya bergetar hati mendukung perjuangan Mas Kaesang, seperti juga saya mendukung perjuangan Mas Gibran. Itu bagian dari tanggung jawab saya mendukung Pak Jokowi," ungkap Ketua Umum Bara JP, Utje Gustaaf Patty.

Di sisi lain, peristiwa Kaesang menjadi Ketua Umum PSI membuat tanya bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Jokowi. 

PDIP mengaku tidak keberatan. Bahkan masih menggoda Kaesang untuk ikut PDIP.

"PDI Perjuangan terbuka. Kami akan selalu bersilaturahmi. Namung memang semua partai itu mempunyai strategi masing-masing dalam merangku atau memenangakan capresnya. Yuk Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk," kata Puan Maharani. 

Sementara itu, Kaesang menolak menjawab mengenai hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati, usai dirinya menjadi ketua umum PSI.

Ketika ditanya soal PDIP, Kaesang juga menjawab kerja sama harus win-win bukan win-lose. 

Sikap politik Kaesang sebagai ketua umum jelas terucap dalam pidatonya, yaitu meneruskan kerja pemerintahan Joko Widodo selama dua periode. 

Relasi Jokowi-Megawati Diisukan Renggang Usai Kaesang Jadi Ketum PSI

Sulit ditepis bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan langsung menjadi ketua umumnya menimbulkan persepsi adanya friksi antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.

Sebab bagaimanapun semenjak menjadi presiden, keluarga Joko Widodo banyak mendapatkan privilege dari PDI Perjuangan. Sebut saja putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran yang tak ada pengalaman politik, langsung menjadi Wali Kota Surakarta. Begitu juga dengan menantu Presiden Joko Widodo Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan, Sumatra Utara. Namun kini, Kaesang justru memutus rantai itu.

PDI Perjuangan membantah adanya keretakan hubungan antara Megawati dengan Joko Widodo. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan hubungan Megawati dengan Presiden Joko Widodo masih erat. Megawati memiliki ikatan emosional dengan Jokowi karena memiliki desain masa depan bersama untuk Indonesia.

Meski isu friksi antara Megawati dengan Presiden Joko Widodo sudah ditepis PDI Perjuangan, namun fakta bergabungnya Kaesang hingga menjadi Ketua Umum PSI berbeda dengan putra dan menantu Presiden Jokowi lainnya yang didukung PDIP untuk menjadi kepala daerah masih tetap memunculkan persepsi tidak serasinya relasi Megawati dengan Presiden Joko Widodo.

Jokowi Bakal Hadir di Rakernas PDIP

Presiden Jokowi Minta Studi LRT Dipercepat

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan studi pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kota Bogor, Jawa Barat, dan Kelapa Gading-Manggarai, agar cakupan LRT semakin meluas. 

Presiden Jokowi meminta agar semua layanan transportasi publik ramah terhadap penyandang disabilitas, dan layanan pendukung infrastruktur publik dioptimalkan agar bisa menarik minat masyarakat terhadap transportasi publik.

Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung transportasi publik dan pembentukan sistem pembayaran transportasi terintegrasi yang dapat digunakan masyarakat di semua moda transportasi.

Kaesang dan Jokowi Berpotensi Dukung Capres yang Berbeda

Posisi Kaesang sebagai Ketua Umum PSI kemungkinan akan membuat dukungan calon presiden Kaesang dan Jokowi berbeda. Pasalnya, PSI hingga kini masih lebih condong ke bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Sedangkan Jokowi berada di PDI Perjuangan yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. 

Aktivitas PSI membuat PSI terlihat mendukung Prabowo. Namun, Kaesang belum resmi mengumumkan capres yang akan didukung pada Pilpres 2024.

Presiden Jokowi akan memberi bisikan kepada parpol-parpol soal capres dan cawapres. Namun, dirinya belum secara resmi mendukung capres yang mana. 

Berbeda dengan Jokowi dan Kaesang, Gibran sebagai kader PDIP sudah menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo. 

Jokowi Restui Kaesang Beda Partai

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui anak bungsunya, Kaesang Pangarep, yang saat ini ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

"Minta restu orang tua (menjadi Ketum PSI) ya saya restui," kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi yakin Kaesang sudah memperhitungkan segalanya sebelum masuk ke dunia politik.

"Di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu. Bahwa kalau sudah berkeluarga apa lagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri ya harus tanggung jawab harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung baik buruknya," jelas Jokowi

Presiden Joko Widodo juga membantah adanya aturan di PDIP yangg mengikat putra kader yang sudah berkeluarga untuk tetap mendukung PDIP. Hanya butuh waktu dua hari setelah bergabung, Kaesang menjadi ketua umum PSI menggantikan Giring Ganesha.

Beberapa pengamat menyatakan hal tersebut bentuk meritokrasi dan cara Joko Widodo untuk memperkuat cawe-cawenya dalam Pilpres 2024. 

Presiden Jokowi Ingin Angkutan Umum Diurus Satu Organisasi

Jokowi: TikTok Itu Sosial Media Bukan Elektronik Media

Presiden Joko Widodo menyebut, terdapat beberapa dampak dari aktivitas e-commerce yang tidak terkendali yang menyebabkan UMKM hingga aktivitas di pasar mengalami penurunan penjualan. Ia menegaskan TikTok seharusnya fokus sebagai media sosial

"Karena kita tahu itu (social commerce) berdampak pada UMKM dan pada pasar sudah mulai anjlok menurun ya," kata Presiden Joko Widodo.

Selama ini, TikTok hanya memperoleh izin penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Mustinya dia itu (TikTok) sosial media bukan ekonomi media (e-commerce)," jelas Jokowi. 

Sebelumnya, pemerintah berencana melarang TikTok Shop di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Selama ini TikTok hanya memperoleh izin penyelenggara sistem elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi disebut telah menyetujui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dan kini tinggal menunggu teken dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Selain itu, izin operasional media sosial dan e-commerce berbeda. Perizinan sosial media diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan izin e-commerce diterbitkan Kementerian Perdagangan.

Siapa Cuan di IKN

Presiden Joko Widodo pamer groundbreaking hotel pertama di IKN yang dibiayai investasi swasta nasional. Belasan pengusaha yang dibawa Presiden Joko Widodo ke IKN diklaim akan berinvestasi hingga Rp20 triliun. 

Masuknya investor lokal ini patut dicermati. Sebab, sejak awal IKN digagas dan mulai dibangun upaya menarik investor global ke IKN yang belum membuahkan hasil. IKN dianggap kurang potensial karena di tahap awal hanya akan dihuni ASN Pemerintah Pusat. 

Benarkah ini pencitraan agar IKN terkesan diminati investor setelah gagal menarik dana global masuk IKN? Benarkah beban APBN dan BUMN ratusan triliun hanya demi cuan para taipan?

Presiden Jokowi Buka Bursa Karbon Indonesia

Presiden Joko Widodo membuka Bursa Karbon Indonesia, Selasa, 26 September 2023. Peluncuran bursa ini dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju

Bursa Karbon Indonesia ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret yang mendukung Indonesia mencapai target kontribusi yang ditentukan secara nasional. Selain itu juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Menurut Presiden Joko Widodo, keberadaan Bursa Karbon ini merupakan kontribusi nyata yang dilakukan Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim. 

"Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon," ungkap Presiden Joko Widodo.

Presiden juga menyampaikan tiga poin penting terkait perdagangan karbon. Pertama, penting untuk menggunakan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi agar transaksi berjalan efektif dan efisien. 

Kedua, adanya target dan timeline harus menjadi prasyarat untuk pasar domestik dan internasional. Ketiga, regulasi dan fasilitasi pasar karbon sukarela perlu mengikuti praktik internasional dan tidak boleh menghambat pencapaian target NDC Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan aktivitas perdagangan karbon di dalam negeri lewat perdagangan primer antar entitas bisnis dan sekunder mencapai USD1 miliar hingga USD15 miliar atau setara dengan Rp225 triliun. Dengan asumsi kurs Rp15.014/USD setiap tahunnya.

Dalam surat edaran BEI soal biaya pengguna jasa bursa karbon, operator bursa karbon akan memungut 0,11?ri setiap nilai transaksi jual beli oleh pengguna jasa karbon pada pasar reguler dan negosiasi. Sementara untuk pasar lelang dan non reguler pengguna jasa karbon akan dipungut 0,22?ri setiap transaksi jual ataupun beli.

Namun hingga 31 Oktober 2023, BEI akan berikan insentif biaya transaksi kepada pengguna jasa bursa karbon dengan memangkas 50?ri biaya tersebut. Sedangkan untuk pasar lelang non regular hanya dipungut 0,11%.

Nantinya, BEI juga akan memungut Rp25 ribu per penarikan dana dari rekening pengguna jasa karbon.

Misteri Restu Jokowi ke Kaesang Bakal Terjawab oleh Dukungan PSI

Restu Jokowi ke Kaesang Masih Misteri

Presiden Minta Penyelesaian Konflik Rempang Mengedepankan Hak Warga

Jakarta: Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penyelesaian masalah proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, mengedepankan hak dan kepentingan warga. Konflik di Rempang harus diselesaikan dengan baik.

"Kami diberikan tugas oleh Pak Presiden untuk menyelesaikan persoalan (Rempang-Red.) ini dengan baik, melibatkan kementerian lain," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

Bahlil memastikan, hasil pertemuan dengan tokoh masyarakat, warga Rempang tidak akan relokasi ke pulau lain. Masyarakat yang sudah turun-temurun menghuni Pulau Rempang akan dipindahkan ke desa terdekat.

"Bukan relokasi, tapi pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari (Pulau) Rempang ke (Pulau) Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," papar Bahlil.

Pemerintah menjanjikan hak atas lahan seluas 500 meter per segi untuk warga Rempang. Warga juga akan mendapatkan rumah tipe 45 dengan luas lahan 150 meter atau senilai Rp120 juta. Selagi berproses, menurut Bahlil, setiap warga diberikan uang tunggu untuk hidup Rp1,2 juta. Juga uang sewa tempat tinggal senilai Rp1,2 juta per keluarga.

"Jadi kalau satu keluarga ada 4 orang mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," beber Bahlil.

Bahlil menerangkan, lahan yang akan dipakai sebagai kawasan industri hanya 7.000 hektare dari 17 ribu hektare luas Pulau Rempang. Sisanya tetap menjadi hutan lindung. Lagi pula dari 7.000 hektare yang akan disulap menjadi kawasan pabrik kaca dan panel surya hanya 2.300 hektare.

Kampung terdampak meliputi Kampung Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, dan Kampung Blongkeng. "Kita geser ke Tanjung Benony yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer," ujar Bahlil.

Bahlil membantah warga kampung terdampak harus sudah pindah pada 28 September 2023. Pemerintah masih sosialisasi. Pemerintah menggunakan pendekatan halus. Bahlil mengatakan 300 dari 900 keluarga sudah suka rela dipindahkan.

"Jadi jangan salah persepsi. Ini kan masih bagian proses sosialisasi. Saya sudah menyampaikan saudara-saudara kita nanti kita akan tentukan tanggalnya," terangnya.

Pemerintah mengakui proses relokasi tak selalu mulus. Warga sempat saling otot dengan aparat. Tapi, kini situasi sudah adem. Menurut Bahlil, delapan warga yang sempat ditahan sudah dibebaskan.

Pemerintah sedang berupaya menyulap sebagian lahan Pulau Rempang menjadi kawasan industri pada 2024. Pabrik kaca akan dibangun di Rempang Eco-City. Investornya Xinyi Group. Total investasinya Rp174 triliun. 

Jokowi Akui Perpres Soal Hak Penerbit Belum Selesai Dibahas

Jokowi Tinjau Pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden Jokowi mengawali agenda hari kedua di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN. Setelah itu, presiden memasang baut berwarna emas sebagai simbol pemasangan sayap Garuda di Kantor Presiden IKN. 

Usai meninjau Kantor Presiden, Jokowi tiba di Istana Negara IKN, yang rencananya akan menjadi lokasi upacara peringatan 17 Agustus tahun depan. Lapangan upacara tersebut dapat menampung sekitar delapan ribu orang, atau dua kali lebih besar dari Istana Kepresidenan Jakarta. 

Presiden Jokowi juga menanam pohon beringin kembar di lokasi Istana Negara. Jokowi menegaskan, bangunan-bangunan seperti Kantor Presiden, Istana Presiden, kementerian masih dalam target dan sesuai rencana, dan progresnya sudah sekitar 40%. 

Politisasi Telik Sandi

Penggunaan alat negara dalam ranah politik praktis menuai polemik. Operasi intelijen semestinya terbatas untuk mengantisipasi gangguan keamanan, bukan untuk mengetahui isi 'dapur' kawan maupun lawan. 

Namun, ada pula yang setuju bila Presiden mendapat laporan intelijen mengenai manuver partai politik. 

Pengakuan Presiden Joko Widodo soal mengetahui 'dapur' setiap parpol melalui laporan intelijen disampaikan saat membuka Rakernas Kelompok Relawan Pendukungnya di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Pernyataan Presiden itu langsung menuai kritik. 

Amnesty Internasional menyebut operasi intelijen hanya boleh dilakukan bila ada ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Sementara, wakil rakyat menilai Presiden bertindak tidak adil bila menggunakan laporan intelijen dalam kapasitas petugas partai. 

Analis politik menilai tidak ada yang aneh dengan Presiden menerima laporan intelijen. Namun, konteks pengungkapan data intelijen di panggung relawan merupakan pelanggaran etika karena dapat dipersepsikan sebagai upaya menggertak kekuatan politik tertentu. 

"Ini menunjukkan Pak Jokowi masih berusaha cawe-cawe di depan pendukungnya untuk mengarahkan dukungan-dukungan. Ini menurut saya pelanggaran etika," kata analis politik Syahganda Nainggolan. 

PDIP juga menentang penggunaan aparat intelijen untuk memantau denamika partai politik. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, parpol punya kekdaulatan sebagai pilar demokrasi. 

"Sebagai partai politik, kami punya otonom, kami punya kedaulatan, kami bukan musuh negara. Partai politik bukan objek intelijen, dia adalah pilar demokrasi," kata Said Abdullah. 

Metropedia: Informasi (Intelijen) Adalah Kekuatan

Belakangan ini kata "intelejen" jadi trending. Ini gara-gara pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian banyak dikomentari dan ditanggapi oleh berbagai pihak.

Kejadiannya pada Sabtu, 16 September 2023 di acara Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional di Bogor. Presiden Jokowi bilang punya data intelijen soal dalamnya partai itu seperti apa dan tahu arah partai-partai untuk pemilu 2024.

"Kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Presiden Jokowi. 

Pro dan kontra pun muncul. Ada yang bilang ini adalah hal lumrah bila seorang presiden tahu data intelijen. Di sisi lain ada yang mengkritisi dan mempertanyakan kenapa harus partai yang dipantau, bahkan memakai alat intelejen Negara. 

Dari pernyataan Presiden Jokowi itu polemik muncul. Presiden punya data intelejen wajar. Tapi kenapa harus diumbar? Dan ini berarti membenarkan bahwa memang ada kegiatan memata-matai parta untuk apa presiden menyampaikan ini? 

Tiga hari setelahnya, Presiden klarifikasi pernyataannya yang malah menjadi ramai. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa memang sehari-hari dia mendapatkan laporan dari BIN (Badan Intelejen Negara). Kemudian (BAIS) Badan Intelejen Strategis, dan BIK (Badan Intelijen dan Keamanan) di kepolisian.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengomentari klarifikasi Presiden Jokowi. Menurut Usman, klarifikasi presiden adalah sebuah eufemisme. Hanya untuk menutupi kekeliruan dari ucapan sebelumnya.

Karena pernyataan sebelumnya secara tersurat dan tersirat menjelaskan informasi intelejen dibilang adalah soal kegiatan partai politik. Sehingga memunculkan pertanyaan apa yang begitu berbahaya yang dilakukan partai politik sehingga presiden memantau data intelijen?

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai pengakuan Presiden Jokowi yang memegang data internal partai politik dari inteijen merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Pernyataan presiden seperti fenomena gunung es dari berbagai wacana atau upaya melestarikan kekuasaan saat ini.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan di antaranya Imparsial, Amnesty Internasional, PBHI, Kontras, Perludem hingga ICW  mendatangi Gedung DPR RI. Koalisi tersebut mendesak agar DPR menggunakan hak angket atas dugaan penyalahgunaan intelijen oleh presiden.

Kaesang Disebut Produk Penerapan Demokrasi Jokowi

Kaesang Disebut Berhak Masuk PSI

Bergabungnya Kaesang ke PSI Dinilai Terkait Sikap Jokowi

Presiden Jokowi Ingin Setiap Bulan Ada Groundbreaking Pembangunan di IKN

Tinjau Progres Jalan Penopang IKN, Presiden Targetkan Akhir 2023 Rampung

UMKM Terdampak Aktivitas E-Commerce, Presiden: Aturannya Tengah Difinalisasi Lintas Kementerian