Bawaslu Jateng Ingatkan Parpol Tak Manfaatkan Berkampanye Saat Ramadan

Bawaslu Jawa Tengah mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu 2024 untuk tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan sebagai kampanye. 

Momentum ini dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai panggung kampanye terselubung. Untuk itu, melalui Divisi Humas Bawaslu Jawa Tengah mengimbau kepada seluruh individu yang berkepentingan, untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang bertendensi kampanye terselubung. 

"Ini penting kiranya, karena kita tahu bahwa agama dan politik ini sesuatu yang berbeda. Kalau kemudian masjid digunakan untuk kepentingan politik, maka ini membahayakan bagi proses keagamaan di negara kita," jelas M.Rofiundin. 

Bawaslu akan melakukan pengawasan melalui patroli lapangan langsung maupun media sosial. Jika ditemukan pelaggaran, maka akan dikaji mendalam. Namun, jika terpenuhi unsur pelanggarannya, maka akan diproses akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan pemilu yang berlaku.

Plt Ketum PPP Silaturahmi ke Ponpes di Situbondo

Bulan suci Ramadan menjadi momentum sejumlah partai politik memanfaatkan silaturahmi kebangsaan, salah satunya oleh PLT Ketua Umum PPP, Mardiono, yang menyambangi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo KHR Ach Azaim Ibrahimy untuk mendoakan partai.

Muhammad Mardiono mengaku silaturahmi kali ini dilakukan untuk meminta doa dan restu mengenai kolaborasi antara alumni salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur tersebut.

Muhammad Mardiono menjelaskan tujuan utama PPP saat ini adalah mengembalikan sepenuhnya kepercayaan rakyat agar dapat membangun Indonesia. Selain bersilaturahmi, Muhammad Mardiono juga menyempatkan diri berziarah ke makam para sesepuh pendiri ponpes yang masih berada di sekitar area ponpes.

Selain itu, PPP berharap dapat kembali berjaya pada Pemilu 2024.

Airlangga Buka Wacana Koalisi Besar untuk Pilpres 2024

Ide Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mewacanakan sebuah koalisi besar disambut hangat oleh para politisi. Koalisi besar dianggap bisa menjadi alternatif partai politik yang gagal mencapai kesepakatan di koalisinya masing-masing.

Pertemuan partai politik menghadapi Pemilu 2024 terus dilakukan sejumlah elite politik dengan berbalut beragam acara. Seperti buka bersama yang digelar oleh Partai NasDem pada akhir pekan lalu.

Partai yang dipimpin Surya Paloh itu sebenarnya mengundang sembilan parpol yang memiliki kursi di DPR, namun acara itu hanya dihadiri perwakilan lima parpol dan para tokoh.

Perwakilan parpol yang hadir, di antaranya Golkar, PPP, Demokrat, PKS dan NasDem sebagai tuan rumah. 

Selama buka bersama berlangsung, tiap-tiap tokoh berbincang dengan akrab. Namun usai pertemuan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba melempar wacana soal kemungkinan adanya koalisi besar bersana NasDem, Demokrat dan PKS.

"Koalisi besar dimana-menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya," kata Airlangga Hartarto.

Seperti diketahui, Golkar saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sedangkan NasDem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang baru saja menanda tangani piagam deklarasi bersama PKS dan Demokrat.

Bawaslu Ingatkan Ancaman Pidana Jika Parpol Kampanye di Tempat Ibadah

Koalisi Perubahan Buka Peluang bagi Parpol Lain untuk Gabung

Partai NasDem, Demokrat, dan PKS menandatangani piagam kerja sama untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024, Jumat (24/3/2023). Penandatangan piagam itu sebagai bukti ketiga partai resmi berkoalisi. Namun, tim kecil Koalisi Perubahan tetap membuka peluang bagi partai lain bergabung.

"Tentu saja kami tidak eksklusif pada tiga partai ini. Kami tetap membuka kemungkinan bergabungnya partai-partai lain ke dalam barisan koalisi kami," kata Sohibul Imam di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Sohibul berharap bergabungnya partai lain dapat memperluas basis massa, sehingga peluang memenangi Pilpres 2024 semakin besar. Anies Baswedan sebagai capres yang diusung, kata Sohibul, juga bisa mengajak parpol lain bergabung. 

"Itu (mengajak partai lain) mungkin dilakukan oleh capresnya sendiri Pak Anies ya bisa berkomunikasi dengan partai lain," ujarnya.

Dalam piagam kerja sama itu, enam kesepakatan disetujui ketiga partai. Piagam itu secara berurutan ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Keenam butir yang disepakati, pertama, koalisi dibentuk dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kedua, ketiga partai sepakat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ketiga, Anies Baswedan berhak memilih calon pasangannya. Keempat, Anies dibebaskan berkomunikasi dengan partai politik lain. Kelima, pembentukan sekretariat tim kecil. Terakhir, Koalisi Perubahan akan mengumumkan pendamping Anies.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyebut piagam kerja sama ketiga partai itu sebagai "akad nikah" Anies Baswedan calon presiden 2024. Bahkan, ia mengatakan, deklarasi besar ketiga partai atau "resepsi" Anies Baswedan akan dipersiapkan dengan matang. 

Ini 6 Butir Kesepakatan Piagam Koalisi Perubahan

Koalisi Perubahan resmi terbentuk, Jumat (24/03/2023). Peresmian ditandai dengan penandatanganan piagam oleh tiga partai politik, yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS). Dalam piagam, terdapat enam butir kesepakatan yang disetujui ketiga partai. 

Keenam butir yang disepakati, pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kedua, ketiga partai sepakat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Lalu, Anies Baswedan diberikan mandat memilih calon pasangannya. Keempat, Anies diberikan keleluasaan untuk berkomunikasi dengan partai politik lain. Kelima, pembentukan sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim kecil. Terakhir, Koalisi Perubahan akan mengumumkan calon wakil presiden 2024.

Piagam itu secara berurutan ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Kesepakatan piagam Koalisi Perubahan disetujui sejak 14 Februari 2023. Dengan kata lain, kesepakatan itu akan dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.

Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan bahwa piagam deklarasi Koalisi Perubahan merupakan tiket Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2024. 

Dalam pengumuman piagam kerja sama itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, menyebut Koalisi Perubahan belum memutuskan melakukan deklarasi besar. Mereka ingin berkunjung ke tokoh publik atau agama untuk mendapatkan nama cawapres.

Kepala BIN Puji Prabowo Punya Aura Jokowi, Politisi Gerindra: Itu Biasa

Pujian yang dilontarkan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan ke Prabowo Subianto dianggap politisi Gerindra Arief Puyono hal biasa dan tidak istimewa. Penyataan itu disampaikan Arief di Primetime News Metro TV, Kamis (23/3/2023).

Pujian Budi yang menyebut sebagian aura Presiden Jokowi pindah ke Prabowo, kata Arief, hanya sebagai pemanis dalam acara di Papua. Seperti diketahui, acara itu juga dihadiri Prabowo dan Jokowi. Namun, menurut Arief, jika diperhatikan, Budi seakan tahu jika Prabowo tokoh yang berpotensi menjadi capres 2024. 

"Pak Budi Gunawan ini kan Kepala Badan Intelejen Negara, sudah pasti tahu jauh-jauh hari informasi tentang Prabowo ini memang tokoh paling potensial memenangkan Pilpres 2024," katanya.

Arief menilai tidak salah jika Budi memuji Prabowo memiliki sebagian aura Jokowi. Menurutnya, pujian itu wajar karena Prabowo sering bersama Jokowi dalam beberapa kegiatan pemerintahan. Namun, pujian itu tidak akan berpengaruh terhadap kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. 

"Ini juga tidak bisa disebut (kalau) Prabowo akan jadi presiden," jelasnya.

Aura Jokowi yang dimiliki Prabowo, menurut Arief, masih kurang dari 60%. Ia meminta para kader Gerindra dan tim pemenangan pilpres bersatu memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. 

Pujian Budi ke Prabowo sebelumnya menjadi polemik. Sebagai Kepala BIN, Budi tak sepantasnya terlibat politik secara nyata. Apalagi pernyataan itu disampaikan di ruang publik. 

Bukan kali pertama sikap Budi memancing reaksi publik karena dianggap mendukung Prabowo. Pada November 2022 misalnya, Budi sempat menyebut Prabowo mendekati ciri fisik pemimpin yang sesuai kriteria Jokowi. 

Meski kesannya pujian, Direktur Eksekutif Hendri Satrio menganggap Budi tidak seharusnya melempar kode dukungan ke calon presiden.

Hingga kini, Prabowo belum mengantongi tiket pilpres. Komitmen koalisi bersama PKB juga tak kunjung menyepakati sosok capres dan cawapres yang tepat untuk diusung. 

Wapres Maruf Amin Ingatkan Parpol Tidak Berkampanye di Masjid

Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali mengingatkan kepada pimpinan dan simpatisan partai politik agar tidak menjadikan masjid sebagai tempat untuk berkampanye, khususnya saat bulan Ramadan 1444 H. 

Wapres meminta agar masjid diperuntukan sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial serta tidak digunakan untuk tempat berkampanye. 

"Kepada pimpinan partai politik dan juga relawannya supaya tidak bernafsu untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye," kata Ma'ruf di Pelalawan, Riau, Senin (20/3/2023).

Wapres menyebut hal itu dilarang lantaran ada peraturan soal larangan kampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan dan kantor pemerintahan. Oleh sebab itu Wapres juga meminta kepada pengurus masjid agar tidak mengizinkan kegiatan kampanye di masjidnya.

"Jangan boleh ada kampanye di masjid-masjid, sebab nanti akan terbelah itu. Sebab, belum tentu di satu masjid aspirasi politiknya sama, bisa terjadi pembelahan-pembelahan," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan imbauan agar tempat ibadah tidak dijadikan lokasi kampanye politik.

"Saya kira sudah ada (gejala polarisasi), sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye, itu salah satu indikasi," kata Ma'ruf di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (13/3/2023). 

Menurut Ma'ruf, penggunaan tempat ibadah dan sekolah sebagai lokasi kampanye harus segera dicegah.

Pujian Kepala BIN untuk Prabowo Berbuntut Polemik

Pujian Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyebut sebagian aura Presiden Jokowi pindah ke Prabowo memicu polemik. Sebagai Kepala BIN, Budi Gunawan tak seharusnya terlibat politik praktis, apalagi intensi yang ditunjukkan Budi kepada Prabowo bukan kali ini saja.

Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kian mendapat angin dukungan maju sebagai calon presiden dari orang-orang di lingkaran Jokowi. Kepala BIN Budi Gunawan menyebut sebagian aura dari Presiden Joko Widodo pindah ke Prabowo.

Pujian itu dilontarkan Budi karena seringnya Prabowo mendampingi Jokowi turun ke lapangan saat kunjungan kerja. Bukan kali pertama, sikap Budi Gunawan memantik reaksi publik karena dianggap tengah mendukung Prabowo.

Pada November 2022 misalnya, Budi sempat menyinggung bahwa Prabowo mendekati ciri fisik pemimpin yang sesuai kriteria Jokowi, yakni ada kerutan di wajah.

Meski kesannya hanya pujian, namun Direktur Eksekutif Hendri Satrio menganggap bahwa tak seharusnya Budi sebagai Kepala BIN melempar kode dukungan kepada figur potensial calon presiden.

Kendati demikian, Prabaowo menjadi figur potensial calon presiden. Sampai detik ini, ia belum mengantongi tiket pilpres. Komitmen koalisi bersama PKB pun juga belum menyepakati siapa capres dan cawapres yang tepat untuk mereka usung.

Bakal Capres PDIP Berpotensi Ubah Peta Koalisi Pemilu 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diprediksi akan rasional memutuskan sosok bakal capresnya. Siapa pun yang terpilih, berpeluang mengubah konstelasi politik dan peta koalisi yang saat ini sudah tergambar.

Harus diakui, keputusan Megawati dalam menentukan Capres yang akan disung di Pilpres 2024 ditunggu banyak pihak. Khususnya untuk partai politik yang saat ini belum mengusung figur capres, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) misalnya.
 
Bahkan, salah satu partai di KIB, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mengambil ancang-ancang untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Bila pembahasan Capres-cawapres di KIB mengalami kebuntuan.

Megawati bisa dibilang makin serius untuk menimbang siapa figur Capres yang akan ia pilih. Buktinya, Mega sudah berbicara mengenai pilpres bersama Jokowi dalam pertemuan tiga jam di Istana Presiden akhir pekan lalu.

Sejauh ini Puan Maharani dan Ganjar Pranowo masih kader yang potensial maju Pilpres 2024 dari PDIP. Bila tolok ukurnya data dan angka sebagaimana masukan yang disampaikan Jokowi kepada Mega, dua faktor itu jelas cocok ke Ganjar.

Kepala BIN: Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Pak Prabowo

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyebut, sebagian aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Budi mengatakan, Prabowo sering mendampingi Jokowi turun ke masyarakat akhir-akhir ini. Ia menilai Prabowo sudah mulai ketularan Jokowi.

"Sering mendampingi Bapak Presiden, Bapak Jokowi turun, dan pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata Budi pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa (21/3/2023).

Ucapan itu memicu tawa Presiden Jokowi dan senyum dari Prabowo Subianto.

Budi mengatakan selama ini Prabowo telah menganggap Jokowi sebagai gurunya. Ia pun mendoakan yang terbaik bagi Prabowo pada Pilpres 2024.

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntal membenarkan momen yang terekam dalam sebuah potongan video itu. Ia mengatakan, Prabowo sangat mengapresiasi sanjungan dari Kepala BIN itu.

"Betyl. Pak Menhan berterima kasih atas hal tersebut dan terus akan bekerja dan belajar dari Pak Presiden," kata Danhil Anzar. 

Pertemuan Ketua PBB dan Golkar Bahas soal Tolak Penundaan Pemilu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menemui Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Dalam pertemuan ini keduanya mendukung tahapan Pemilu dilaksanakan tepat waktu.

Pertemuan antara ketua umum partai politik itu membahas sejumlah hal, antara lain soal kesepakatan kedua parpol untuk mendukung tahapan Pemilu berlangsung sesuai dengan jadwal yakni pada 14 Februari 2024 mendatang.

Selain itu kedua pimpinan parpol itu juga membahas peluang kerja sama koalisi antara kedua partai pada Pemilu 2024. 

"Harapan kita bersama supaya Pemilu 2024 ini terlaksana tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh konstitusi bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Jika tidak dilakukan sesuai konstitusi dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan," imbuhnya. 

Sebelumnya diketahui, artai Golkar dalam sidang lanjutan uji materi undang-undang pemilu optimistis bahwa gugatan terhadap sistem proporsional terbuka akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, permasalahan sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait Derek Loupatty, Hery Widodo, usai memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, jika ditemukan terdapat aturan yang kurang tepat, maka mekanisme pengujiannya harus dilakukan pada pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah.

Ia menjabarkan bahwa saat perumusan UU Pemilu 2017, sistem Pemilu menjadi satu paket pembahasan bersama pengaturan ambang batas pencapresan, ambang batas parlemen dan penentuan kursi daerah pemilihan.
 
Selain persoalan mekanisme pengujian, Heru menambahkan bahwa pihak pemohon justru diuntungkan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Sistem terbuka lebih memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan langsung wakilnya di legislatif.

Ketum Demokrat AHY Temui Anies Baswedan Bahas Sejumlah Isu Bangsa

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi rumah Bacapres Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jubir Partai Demokrat Herzaki menyebut, pertemuan kedua politikus ini untuk bertukar pikiran menganai sejumlah hal menyangkut bangsa. 

Melalui unggahan di media sosialnya, Anies Baswedan berharap pertemuan itu menjadi bekal menuju perubahan dan perbaikan.

Dalam pertemuan itu AHY ditemani Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki sedangkan Anies didampingi Sudirman Said.

Pertemuan itu bukan kali pertama antar kedua politikus itu bertemu. Sebelumnya Anies Baswedan dan AHY bertemu di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3/2023) lalu.

AHY menyebut jika Anies Baswedan adalah sahabat baik dan teman diskusi dalam suka maupun duka. 

Begitu juga dengan Anies yang menyebut Partai Demokrat berada di tangan yang tepat di bawah kepemimpinan AHY. 

Cak Imin Tegaskan Koalisi PKB-Gerindra Solid

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibangun bersama Partai Gerindra semakin solid.

Keterangan tersebut dikatakan Cak Imin usai menggelar Apel akbar PKB di Gor Saparua Kota Bandung. Menurut Cak Imin, PKB masih terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk memutuskan pasangan capres-cawapres yang bakal diusung pada Pilpres 2024 dan memastikan PKB-Gerindra tetap solid.

Bahkan menurut Cak Imin, kedua partai tersebut sedang berupaya mengajak partai lainnya untuk bergabung ke dalam koalisi. Saat ini Cak Imin sedang merayu Partai Bulan Bintang dan Partai Golkar untuk bergabung dengan koalisi. Ia meyakini dua partai tersebut tertarik untuk bergabung.

Peluang Koalisi PBB & PPP Disambut Positif PDI Perjuangan

KIB Mulai Goyah, Siapa yang Berkhianat?

Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar, PPP dan PAN mulai terlihat goyah. Partai-partai anggota KIB digoda partai politik lain untuk membentuk koalisi Pemilu 2024. 
 
Tanda-tanda goyahnya KIB terlihat ketika masing-masing partai politik di koalisi tersebut mengklaim punya jalinan komunikasi yang sangat dekat dengan partai politik di luar Koalisi Indonesia Bersatu.

Partai Golkar misalnya yang diketahui memiliki peran sebagai motor koalisi KIB. Mereka rupanya intens berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan anggota Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra. 

Bahkan menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kedekatan dengan Golkar adalah untuk menguatkan koalisi antara PKB dan Gerindra. 

Selain itu, dari pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP), justru memperjelas kondisi goyahnya KIB. 
 
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, sampai saat ini belum ada poros koalisi yang final untuk bersama-sama maju di ajang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut artinya partai masih bisa keluar-masuk koalisi termasuk KIB. 

Dari tiga poros yang sudah berkomitmen membentuk koalisi, mungkin KIB yang pergerakkannya lambat dibandingkan koalisi lain kususnya dalam memutuskan Capres dan Cawapres. Terlebih masing-masing partai di KIB terlihat memiliki aspirasinya sendiri untuk mengusung Capres-Cawapres. 

Anies Baswedan Lanjutkan Silaturahmi Kebangsaan di Jatim

Capres yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan kembali melanjutkan silaturahmi kebangsaannya di Jawa Timur, Jumat (17/3/2023). Anies akan menjalani berbagai kegiatan dan bertemu dengan masyarakat Jatim.

Anies Baswedan tiba di Bandara Djuanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (17/3/2023) pukul 09.00 WIB. Anies langsung bertolak ke Kota Surabaya menuju ke Taman Bungkul untuk berziarah ke makam Sunan Bungkul. 

Sunan Bungkul diketahui merupakan salah satu tokoh masyarakat dan agama yang ada di Jatim yang menyebarkan ajaran agama Islam di era kejayaan Majapahit. 

Silaturahmi kebangsaan Anies kali ini turut ditemani oleh Ketua DPP Partai NasDem termasuk Wakil Ketum Partai NasDem Ahmad Ali. 

Usai berziarah ke Sunan Bungkul, Anies Baswedan bersama rombongan akan bertolak menuju ke Masjid Al-Akbar Kota Surabaya untuk melakukan shalat jumat dan selanjutnya akan melakukan makan siang bersama masyarakat Jatim. 

Silaturahmi kebangsaan Anies hari ini disambut meriah oleh masyarakat Jawa Timur. Ratusan masyarakat berdatangan untuk menyambut kedatangan Anies serta mengucapkan selamat datang.

Sebelumnya, silaturahmi kebangsaan ini sudah dilakukan oleh Anies di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, termasuk di berbagai provinsi. 

Diketahui, Jawa Timur merupakan salah satu tujuan utama yang nantinya diagendakan dari 17-19 Maret 2023. 

Ma'ruf Amin Nilai Ada Gejala Polarisasi Jelang Pemilu 2024

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai sudah ada gejala polarisasi menjelang pemilu 2024. Gejala polarisasi tersebut, yakni digunakannya tempat ibadah sebagai lokasi kampanye.

Ma'ruf Amin menilai penggunaan tempat ibadah dan sekolah sebagai lokasi kampanye harus segera dicegah. Sebab, bila tidak pembelahan akibat politik juga bisa terjadi di lingkungan tempat ibadah maupun pendidikan.
 
Dalam acara dialog kebangsaan, Ma'ruf mengimbau agar partai-partai politik peserta pemilu harus bisa mendahan diri untuk tidak menggunakan politik identitas yang ia yakini dapat menimbulkan polarisasi. Serta tidak menghalalkan segala cara untuk mencari kemenangan.

Mencari Sengkuni Penjegal Demokrasi

Narasi penundaan pemilu bukan barang baru. Sempat timbul dan lalu tenggelam, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awal bulan ini membuat narasi itu kembali menguat. Walau belum berstatus inkrah, putusan penghentian seluruh tahapan Pemilu membuat masyarakat gundah.

Di era Reformasi, pesta demokrasi benar-benar menjadi pesta rakyat yang digelar lima tahun sekali. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan arah bangsa dan negara lima tahun ke depan. Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menentukan wakilnya yang akan membuat undang-undang, mengawasi sepak terjang pemerintahan, menentukan prioritas pembangunan serta mengatur penggunaan uang negara.

Namun, pemilu legislatif dan pemilu presiden yang sedianya berlangsung pada 14 Februari 2024 bisa jadi ditunda. Pada Januari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. 

Dalam putusannya, majelis hakim menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan. KPU juga harus mengulang tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.

Partai Prima sebagai penggugat meminta KPU menghormati putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdampak penundaan pemilu mendapat reaksi keras berbagai kalangan. Seperti elit partai politik yang sepakat menyatakan penundaan pemilu 2024 tidak masuk akal.

Namun, jangan langsung mengasumsikan kelompok penguasa berada di balik narasi penundaan pemilu. Pekan ini, Presiden Jokowi mendukung tahapan pemilu tetap berjalan. Presiden juga mendukung KPU mengajukan banding.

Perjuangan agar pemilu sesuai jadwal terus dilakukan. Pekan ini, KPU mendaftarkan memori banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang berdampak penundaan pemilu.

Harapan disandangkan agar putusan pengadilan tinggi seirama dengan aspirasi demokrasi di negeri ini yaitu mendengar pilihan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi.

Iran dan Arab Saudi Sepakat Kembali Bangun Hubungan Diplomatik

Ancaman 'Double' Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

Upaya kembali memberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup dan menunda pelaksanaan pemilu di tengah tahapan yang sudah berjalan, dinilai membajak kemajuan demokrasi yang dicapai dengan susah payah dan berpotensi merampas hak konstitusi rakyat.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa PPP dalam posisi siap untuk mendukung pemilu tepat waktu. Menurut Arsul, hal ini tidak terlepas dari konstitusi yang ada di Indonesia bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

"Dan konstitusi kita tidak mengatur kemungkinan adanya penundaan Pemilu termasuk adanya alasan-alasan yang bersifat darurat. Sejauh ini konstitusi kita tidak mendukung penundaan Pemilu," kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Kamis (9/3/2023).

Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan wacana pemilu dengan proporsional tertutup dan isu penundaan Pemilu sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan jejaring kekuasaan politik sangat bisa diakses oleh para politisi yang mempunyai kepentingan dan intensi di Pemilu 2024.

Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid menjelaskan bahwa persoalan sistem Pemilu sangat penting. Namun, jika memang terjadi perubahan sistem Pemilu melalui proses yang sewajarnya.

"Selama ini MK terkait dengan sistem Pemilu yakni presidential threshold itu merupakan open legal policy sehingga menjadi kewenangan pemerintah dan DPR untuk membahasnya," ujar Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Kamis (9/3/2023).

Pramono menilai seharusnya MK sekarang ini juga konsisten untuk menyatakan bahwa Pemilu 2024 memakai sistem proporsional terbuka atau tertutup .

Yusril Mahendra Nilai Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Salah

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari merupakan hal yang salah. Sebab, ini bukan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memutus sengketa itu.

"Saya mengatakan putusan ini salah. Jadi pertama, ini bukan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memutus sengketa itu," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/3/2023).

Menurut Yusril, seharusnya PN Jakpus menerima eksepsi atau pengecualian yang dilayangkan KPU. Menurutnya, eksepsi tersebut bisa diterima dengan alasan PN Jakpus tidak berwenang untuk mengadili.

"Kalaupun hakim menolak eksepsi dan ingin mengabulkan (gugatan Partai Prima), dikabulkan sebagian saja. Artinya putusan itu hanya berlaku bagi Partai Prima," tuturnya

Yusril mengatakan Partai Prima bisa mendapat opsi diperpanjang verifikasinya agar tidak menunda Pemilu 2024 yang menyangkut partai lain.

KPU soal Tak Hadirkan Saksi dalam Sidang Gugatan Tunda Pemilu: Kita Sendiri Bisa Menjadi Saksi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menjawab soal tidak menghadirkan saksi dalam menghadapi gugatan Partai Prima pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, KPU yang merupakan principal dalam persidangan dapat sekaligus menjadi saksi.

"Pihak principal itu bisa sekaligus menjadi saksi dan kebetulan yang bersidang di PN Jakpus adalah rekan-rekan yang menangani proses verifikasi administrasi partai politik. Kalau orang yang bersangkutan ikut bersidang, sudah pasti apa yang disampaikan sesuai dengan yang dilakukan," jelas Komisioner KPU, Idham Kholik. 
 
Selama persidangan, KPU RI selaku tergugat tidak menghadirkan pengacara. Pihaknya hanya mengirimkan 43 komisioner dan staf KPU RI pada persidangan.

Oleh karena itu Komisioner KPU, Idham Holik menepis pemberitaan bahwa KPU tidak serius sebagai perkataan disinformatif.

Klarifikasi Partai Prima soal Tuntut KPU Tunda Pemilu 2024: Hanya Penghentian Proses

Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) mengklarifikasi mengenai tudingan bahwa Partai Prima merupakan pihak yang meminta penundaan Pemilu 2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Partai Prima, pihaknya menginginkan proses tahapan Pemilu ditunda sementara.

Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono menjelaskan sebetulnya partainya tidak menginginkan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda. Melainkan menggugat agar proses tahapan Pemilu yang dilakukan KPU RI dimulai dari awal lagi. 

Agus Jabo Priyono mengatakan proses Pemilu harus dihentikan karena Partai Prima menilai sistem informasi partai politik bermasalah dan menyebabkan partainya tidak lolosnya tahapan verifikasi administrasi. Sehingga KPU harus diaudit kembali mengenai proses tahapan Pemilu tersebut.

Agus juga mengatakan upaya hukum yang dilayangkan Partai Prima sudah dimulai sejak 14 Desember 2022. Saat itu, pihaknya mencoba melaporkan terkait persoalan pemilu ke PTUN dan Bawaslu namun ditolak.

Golkar Optimis Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Tidak Dikabulkan MK

Pihak terkait yakni Partai Golkar dalam sidang lanjutan uji materi undang-undang pemilu optimistis bahwa gugatan terhadap sistem proporsional terbuka akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, permasalahan sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Hal ini disampaikan kuasa hukum pihak terkait Derek Loupatty, Hery Widodo, usai memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, jika ditemukan terdapat aturan yang kurang tepat, maka mekanisme pengujiannya harus dilakukan pada pembuat undang-undang yakni DPR dan pemerintah.

Ia menjabarkan bahwa saat perumusan UU Pemilu 2017, sistem Pemilu menjadi satu paket pembahasan bersama pengaturan ambang batas pencapresan, ambang batas parlemen dan penentuan kursi daerah pemilihan.
 
Selain persoalan mekanisme pengujian, Heru menambahkan bahwa pihak pemohon justru diuntungkan dari penerapan sistem proporsional terbuka. Sistem terbuka lebih memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan langsung wakilnya di legislatif.

Merawat Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemilu 2024

Sidang pengujian materi undang-undang proporsional Pemilu di MK kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak pemohon yakni Partai Bulan Bintang, Rabu (8/3/2023).

Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansya Ferry Noor mengatakan pihaknya akan menjelaskan pada sidang lanjutan pengujian materi undang-undang proporsional Pemilu, bahwa sistem tersebut tidak menguntungkan bagi Partai Bulan Bintang.

"Artinya, dengan sistem terbuka ini banyak transaksi politik yang mana kekuatan modal sangat dibutuhkan dan sistem ini pernah dilaksanakan pada tahun 1999 sampai 2004," kata Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansya Ferry Noor saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sebanyak 80% pemilih Partai Bulan Bintang pada 2019 tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut berdasarkan Survei Trust. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa pada survei Februari 2023 mayoritas pemilih di Indonesia khususnya pemilih partai politik menolak proporsional tertutup.

"Itu ternyata 60% lebih menolak proporsional tertutup. Yang artinya mereka sangat menginginkan sistem proporsional terbuka seperti yang sudah dilakukan sebelumnya," kata  Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal saat diwawancara dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sementara itu, Politisi Partai NasDem Saan Mustopa menanggapi dalam sistem proporsional terbuka membutuhkan biaya. Menurut Saan dalam sistem proprosional tertutup juga membutuhkan biaya.

"Bahwa yang namanya mensosialisasikan lambang partai saja kepada masyarakat, para pemilih tentu itu juga membutuhkan biaya. Sistem tertutup juga mendorong orang-orang untuk berebut nomer satu. Karena itu, maka proses jual beli nomer urut itu akan sangat terbuka lebar," kata Politisi Partai NasDem, Saan Mustopa saat diwawancara  dalam program Metro Pagi Primetime, Rabu (8/3/2023).

Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan mendukung sistem proprosional tertutup. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan PBB memilih sistem proporsional tertutup agar orang-orang yang duduk di parlemen benar-benar wakil rakyat dan bukan hanya sekedar mempunyai modal. Menurutnya, penggunaan sistem proposional tertutup jauh lebih bermanfaat daripada sistem proposional terbuka. 

Ini juga sejalan dengan PDI Perjuangan yang mendukung Pemilu 2024 memakai sistem pemilu tertutup. 

Komnas HAM Nilai Penundaan Pemilu Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Rakyat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu, dianggap sangat mengkhawatirkan Komisioner Komnas HAM. Putusan tersebut dinilai berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih setiap lima tahun sekali.

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dapat berujung penundaan Pemilu 2024 sangat mengkhawatirkan.
 
Ia menambahkan, hal ini tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 E Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Mantan komisioner KPU ini juga menjelaskan potensi gejolak instabilitas politik maupun keamanan bisa terjadi semisal penundaan pemilu 2024 ini direalisasikan. Terlebih Indonesia memiliki catatan buruk soal pemimpin yang lahir tidak melalui sistem yang demokratis.

Manuver AS Dekati Parpol Islam di Indonesia

Sudah dalam sebulan terakhir Amerika Serikat gencar mendekati partai politik islam di Indonesia. Dua Parpol itu yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. 

Amerika Serikat mengutus duta besarnya untuk Indonesia Sung Yong Kim menemui pengurus Partai Persatuan Pembangunan akhir pekan lalu, Minggu (5/3/2023). 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, pertemuannya bersama Sung Yong Kim membahas banyak hal, mulai dari kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat, kondisi politik global hingga persiapan Pemilu 2024. 
 
Pada pertemuan tersebut, Sung Yong Kim juga bertanya tentang PPP di Koalisi Indonesia Bersatu hingga kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung untuk Pemilu 2024. 
 
Lawatan serupa sebelumnya juga dilakukan Dubes AS untuk RI Sung Yong Kim pada pertengahan Februari lalu. Kala itu Sung Yong Kim melawat ke Kantor DPP PKS. Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya soal demokrasi dan HAM. Selain itu, dibahas juga  soal hubungan ekonomi antara AS dan Indonesia yang telah lama terjalin.

Prabowo-Surya Paloh Sepakat Saling Hormati Keputusan Masing-Masing Partai

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyambangi kediaman pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan antara kedua parpol, yakni menciptakan suasana Pemilu 2024 yang damai, sejuk dan rukun meskipun kedua parpol memiliki arah politik yang berbeda.

Kedatangan Surya Paloh beserta rombongan ke Hambalang disambut hangat oleh Prabowo yang didampingi oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra. Surya Paloh dan pengurus partai juga disambut oleh penampilan drumband yang membawakan mars Partai NasDem.

Usai berbicara santai dan makan siang bersama, kedua tokoh menyampaikan pernyataan persnya kepada wartawan. Menurut Prabowo, pertemuan tersebut merupakan pertemuan antara dua sahabat yang kebetulan saat ini berkecimpung di dunia politik dan menjadi ketua umum dari partai politik.

"Saya nyatakan kebetulan karena saya bersahabat sama beliau jauh sebelum beliau ketua partai dan jauh sebelum saya ketua partai, kita sahabat waktu kita masih agak muda," kata Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (5/3/2023).

Prabowo menambahkan, keduanya sepakat untuk menghormati keputusan politik masing-masing terkait Pilpres 2024. Keduanya juga sepakat untuk menciptakan suasana pemilu yang damai, rukun, dan sejuk.

Hal senada disampaikan Surya Paloh. Ia menekankan bahwa pertemuan ini tidak sebatas membahas persoalan pemilu saja, namun juga bagaimana kelanjutan arah bangsa ini ke depan.

Ia dan Prabowo sepakat untuk berada di garda terdepan menjaga pemilu damai serta mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok.

Pertemuan kedua tokoh bangsa menjadi silaturahmi balasan Surya Paloh setelah sebelumnya pada Juni 2022 lalu. Prabowo Subianto menyambangi NasDem Tower di Jakarta.

Pertemuan NasDem dan Gerindra Jadi Sinyal Koalisi?

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan politik di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/3/2023). Selain silaturahmi balasan, kedua partai tersebut juga membahas soal dinamika bangsa termasuk isu-isu aktual, seperti pemilihan presiden, calon presiden, koalisi dan Pemilu 2024. 

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, pertemuan antar kedua Parpol itu masih memungkinkan adanya peluang koalisi meski keduanya sudah memili arah masing-masing untuk Pemilu 2024.

"Isu koalisi antar kedua Parpol ini masih normatif, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi," kata Djayadi Hanan. 

Namun Direktur Eksekutif LSI itu mengatakan, kemungkinan kedua partai akan sulit berkoalisi  pada putaran pertama dan disinyalir besar peluang koalisi jika ada putaran kedua. 

Djayadi menyebut, pertemuan ini untuk memastikan agar Pemilu 2024 tidak ditunda karena jika tertunda maka pencalonan Prabowo menjadi Capres terimbas. Selain itu jika Pemilu 2024 ditunda, maka Capres yang diusung Partai NasDem yaitu Anies Baswedan juga tertunda.